Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mempertanyakan anggaran Rp700 miliar yang diberikan Kementerian Keuangan untuk pusat data nasional (PDN) melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pasalnya dengan anggaran sebesar itu PDN masih bisa diretas.
“Sebenarnya apapun yang terjadi dengan anggaran yang ada itu kita harus secara efisien ya harusnya berpikir optimal lah bagaimana kemudian kita punya pusat data nasional yang betul-betul akuntabel, betul-betul bisa dipercaya masyarakat,” kata Trubus dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema ‘Negara Kelenger Diserang Hacker’, Minggu (30/6).
Trubus menyebut masyarakat menjadi curiga karena dana besar untuk membangun sumber daya digital itu masih bisa dibobol dengan mudah. Dia mencurigai semua anggaran tidak disalurkan dengan semestinya.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
“Karena kalau sudah jadi seperti sekarang ini, karena ada peretasan, ramai, kemudian ini, masyarakat melihat sebenarnya bukan persoalan pengelolaannya enggak mampu, tapi, kemudian publik kepo kan, ada apa itu? Sehingga publik mencurigai berarti uang Rp700 miliar itu enggak dipakai semua?” ucap Trubus.
Trubus meminta auditor menelusuri penggunaan dana untuk pembangunan PDN itu. Penindakan hukum wajib dilakukan jika ditemukan penyimpangan karena masyarakat sudah menjadi korban usai datanya diretas.
“Kalau memang nanti ditemukan satu penyimpangan entah korupsi atau maladministrasi apapun namanya, nah, itu tentu harus ada pemindanaan kan gitu kepada pelaku-pelakunya itu,” ujar Trubus.
Trubus juga menyoroti sikap pemerintah yang menyebut dana Rp700 miliar belum cukup dari harapan pembangunan PDN. Klaim itu dinilai hanya alasan belaka.
“Itu sesuatu yang menurut saya hanya pembenaran saja, dan ini malah menyebabkan masyarakat makin gemas,” tutur Trubus. (Z-3)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Tantangan menyangkut anggaran dan distribusi guru yang tidak merata, berdampak pada kualitas dan mutu pendidikan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengalokasikan anggaran senilai Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Takalar.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
KOMISI III DPR RI menyetujui pagu indikatif anggaran Polri Tahun 2026 sebesar Rp109,6 triliun dalam rapat kerja bersama DPR yang digelar pada Senin (7/7).
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved