Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ATENSI khusus Presiden Joko Widodo atas penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 menuai sorotan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menilai Jokowi melakukan cherry picking alias pilah-pilih kasus sesuai dengan selera pribadi.
"Ini namanya cherry picking, pilah-pilih kasus selera dengan selera subjektifnya sendiri," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Kamis (27/6).
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Menurunnya, atensi yang sama tidak ditunjukkan Jokowi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, terutama kasus penting saat publik menuntut Presiden berbicara. Selama ini, Jokowi justru cenderung irit merespon kasus dugaan korupsi.
Padahal, sambung Herdiansyah, pada dasarnya masyarakat senang jika Presiden dapat menjadi sosok yang menyerukan perang terhadap antikorupsi. Namun, jika inkonsisten seperti Jokowi, publik justru menaruh curiga.
"Ada semacam hidden agenda di balik proaktifnya presiden dalam perkara bansos itu. Kalau mau fair, mestinya kasus-kasus korupsi yang lain diperlakukan sama," pungkasnya.
Baca juga : KPK Ultimatum Dua Tersangka Korupsi Bansos di Kemensos
Di sela kunjungan kerja di Barit Timur, Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos penanganan covid-19 tahun 2020 yang merugikan negara Rp125 miliar.
"Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi. (Z-8)
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved