Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
ATENSI khusus Presiden Joko Widodo atas penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19 menuai sorotan.
Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah menilai Jokowi melakukan cherry picking alias pilah-pilih kasus sesuai dengan selera pribadi.
"Ini namanya cherry picking, pilah-pilih kasus selera dengan selera subjektifnya sendiri," kata Herdiansyah kepada Media Indonesia, Kamis (27/6).
Baca juga : 15 Eks Pimpinan KPK Sebut Presiden Abaikan Standar Moral dan Etika
Menurunnya, atensi yang sama tidak ditunjukkan Jokowi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya, terutama kasus penting saat publik menuntut Presiden berbicara. Selama ini, Jokowi justru cenderung irit merespon kasus dugaan korupsi.
Padahal, sambung Herdiansyah, pada dasarnya masyarakat senang jika Presiden dapat menjadi sosok yang menyerukan perang terhadap antikorupsi. Namun, jika inkonsisten seperti Jokowi, publik justru menaruh curiga.
"Ada semacam hidden agenda di balik proaktifnya presiden dalam perkara bansos itu. Kalau mau fair, mestinya kasus-kasus korupsi yang lain diperlakukan sama," pungkasnya.
Baca juga : KPK Ultimatum Dua Tersangka Korupsi Bansos di Kemensos
Di sela kunjungan kerja di Barit Timur, Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi bansos penanganan covid-19 tahun 2020 yang merugikan negara Rp125 miliar.
"Saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum," kata Jokowi. (Z-8)
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler pada triwulan pertama 2026 terus berjalan.
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved