Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan tak ada isu mengganti Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Internal PDIP juga disebut tak ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar isu itu, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/6).
Said juga merespons soal Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Dia menekankan untuk menghormati proses hukum tersebut.
Baca juga : Respons Perlawanan Kubu Hasto, Penyidik KPK Diminta tak Ikuti Arahan Luar atau Dipecat
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ucap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan PDIP tak ingin ada kegaduhan terhadap proses yang berlangsung di KPK. Termasuk mengintervensi proses hukum tersebut.
"Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," ucap Said. (Z-8)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
, Politikus PDIP Guntur Romli memastikan absennya Megawati pada upacara HUT ke-80 RI bukan karena adanya masalah dengan Presiden Prabowo Subianto
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Patok itu justru dipasang untuk melindungi wilayah konsesi dari dugaan penyerobotan oleh PT P, yang dituding melakukan penambangan nikel ilegal.
KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Selebram Lisa Mariana pada Jumat (22/8). Pemeriksaan ini terkait dugaan korupsi dalam pengadaan iklan di BJB.
Lisa Mariana mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat, 22 Agustus 2025.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Budi mengatakan, keterangan saksi akan diperkuat dengan bukti yang didapat KPK. Sebagian bukti ditemukan penyidik melalui proses penggeledahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved