Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan tak ada isu mengganti Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Internal PDIP juga disebut tak ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar isu itu, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/6).
Said juga merespons soal Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Dia menekankan untuk menghormati proses hukum tersebut.
Baca juga : Respons Perlawanan Kubu Hasto, Penyidik KPK Diminta tak Ikuti Arahan Luar atau Dipecat
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ucap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan PDIP tak ingin ada kegaduhan terhadap proses yang berlangsung di KPK. Termasuk mengintervensi proses hukum tersebut.
"Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," ucap Said. (Z-8)
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
MANTAN Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas disebut memberi perintah pada staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex untuk membagi tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 dipisah
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved