Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan tak ada isu mengganti Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Internal PDIP juga disebut tak ada pembahasan terkait hal tersebut.
"Sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar isu itu, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (24/6).
Said juga merespons soal Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Dia menekankan untuk menghormati proses hukum tersebut.
Baca juga : Respons Perlawanan Kubu Hasto, Penyidik KPK Diminta tak Ikuti Arahan Luar atau Dipecat
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ucap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan PDIP tak ingin ada kegaduhan terhadap proses yang berlangsung di KPK. Termasuk mengintervensi proses hukum tersebut.
"Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," ucap Said. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved