Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Bisnis judi online langgeng di Indonesia karena ada simbiosis mutualisme. Satuan tugas (Satgas) yang dibentuk pemerintah diminta menindak jika ada aparat penegak hukum yang terlibat.
"Dugaan saya sih sangat mungkin ya (karena simbiosis mutualisme). Makanya harus dibersihkan yang melakukan hambatan-hambatan ini," kata Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti kepada Medcom.id, Jumat (21/6).
Namun, Poengky mempersilakan tanya ke anggota Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online terkait sosok yang menghambat penegakam hukum atas tindak pidana ini.
Baca juga : DPR Desak Aparat Penegak Hukum Sikat Habis Bisnis Judi Slot
Berdasarka statistik, kata dia, Indonesia pemain judi online terbesar se-Asia Tenggara. Oleh karena itu, selain butuh ketegasan penegakan hukum, satgas juga dinilai butuh peran serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk pencegahannya.
"Untuk menghimbau stop main judi online. Kalau demand berkurang, supply pasti berkurang," pungkas anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu.
Senada, Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto juga menduga langgengnya bisnis judi online ini karena simbiosis mutualisme. Hambatannya disebut berasal dari bandar dan aparat.
Baca juga : Kompolnas Minta Polri Petakan Bandar Besar dan Jaringan Judi Online
"Yang terjadi selama ini indikasinya memang ada simbiosis mutualisma antara bandar dan aparat. Dan itu juga terjadi di judi-judi luring di lapangan jauh sebelum platform online ada," kata Bambang kepada Medcom.id saat dikonfirmasi terpisah.
Menurut Bambang, dugaan ini makin kuat dengan beredarnya bagan konsorsium 303 sejak 2 tahun lalu. Grafik konsorsium 303 jaringan judi online ini terungkap dalam buku hitam milik Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.
"Dan belum diklarifikasi oleh Polri, tentu merupakan indikasi adanya simbiosis mutualisme itu," ungkap Bambang.
Baca juga : Kompolnas Ingatkan Kepolisian Jangan Sampai Bekingi Judi Online
TNI-Polri kantongi data anggota main judi online
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menyebut dirinya dan pimpinan TNI-Polri telah mengantongi nama-nama aparat penegak hukum yang terlibat dan ikut bermain judi online. Namun, Hadi menekankan bahwa orang-orang yang terlibat dari kedua institusi penegak hukum itu hanyalah oknum.
"Tidak semua anggota TNI-Polri ikut dalam judi online, pimpinan TNI-Polri sudah mengetahui data-datanya siapa saja yang main judi online," kata Hadi dalam konferensi pers usai rapat Satgas Pemberantasan Judi Online di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024. (Yon)
Pakar hukum pidana Chairul Huda mengatakan bahwa judi daring belum memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
Bandar judi online melalui situs Ganas 69, Jeju.LOL dan Zigzag, telah sekitar 1 tahun menggelontorkan dana kepada para admin media sosial gangster.
Dalam penggerebekan, polisi juga mendapat barang bukti berupa uang taruhan Rp14 juta, 31 unit sepeda motor yang ditinggal lari pemain dan penonton serta 19 ayam aduan.
Polri masih menggali sosok T, pengendali judi online yang diungkap Benny.
KEPALA BP2MI Benny Rhamdani selesai memberikan klarifikasi terkait sosok T, pengendali judi online di Indonesia.
Bareskrim panggil Kepala BP2MI Benny Rhamdani untuk jelaskan soal sosok pengendali judi online berinisial T pada Senin, 29 Juli 2024, pukul 14.00 WIB.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved