Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai tanaman kratom, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/6). Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut rapat akan memastikan tata kelola dan penggolongan tanaman kratom.
"Bagaimana tata kelolanya bagaimana tata niaganya juga, sehingga ada kepastian," ujar Moeldoko ketika hendak menghadiri ratas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/6).
Moeldoko menyebut banyak masyarakat yang saat ini menunggu kepastian hukum mengenai kratom. Salah satunya dari masyarakat di Kalimantan Barat.
Baca juga : Istana: Presiden Jokowi Ingin Mendengar Masukan Masyarakat Soal Iuran Tapera
"Saya mendapatkan keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat termasuk juga dari bupati dan gubernur ini masyarakat harus mendapatkan kepastian," jelasnya.
Meski belum legal, Meoldoko menyebut tanaman ini telah menopang belasan ribu keluarga. Ia menilai tanaman kratom memiliki prospek perdagangan yang bagus.
"Ini (tanaman kratom) menjadi penopang ada 18 ribu keluarga lebih berkerja di area untuk tanamannya cukup banyak," tandasnya.
Rapat dihadiri Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zukifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan kepala lembaga terkait.
Diketahui, tanaman kratom asal Indonesia, khususnya dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, saat ini sangat digemari oleh pasar Amerika Serikat (AS). Setiap bulan tercatat pengiriman kratom Kapuas Hulu ke AS sebanyak 2.000 ton.
Kratom asal Kapuas Hulu di AS diolah lagi menjadi berbagai produk, mulai dari minuman kesehatan, minuman untuk kebugaran, hingga sabun yang mengandung analgesik. (P-5)
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mewanti-wanti jajaran Polri agar tidak menjadikan instruksi tes urine serentak sebagai formalitas belaka
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
Petugas Bea Cukai bersama Bareskrim Polri berhasil mengungkap laboratorium pembuatan sabu di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
BARESKRIM Polri tetapkan mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba, barang bukti sabu, ekstasi, dan ketamin diamankan.
BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali berhasil menyita ratusan kemasan liquid yang biasa digunakan untuk rokok elektrik karena mengandung sediaan narkotika.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved