Istana Presiden Jokowi Ingin Mendengar Masukan Masyarakat Soal Iuran Tapera

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak ingin program iuran Tapera diberlakukan segera. Presiden ingin mendengar aspirasi masyarakat lebih dulu soal program tersebut.

"(Presiden ingin) mendengarkan aspirasi berbagai pihak sehingga nanti akan ada perbaikan di peraturan menterinya," ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Juni 2024.

Moeldoko menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak berjalan maksimal. Sebab, program tersebut hanya mampu memfasilitasi 300 ribu unit rumah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 9,9 juta masyarakat Indonesia saat ini belum punya rumah. Oleh karena itu, Presiden Jokowi, kata Moeldoko menegaskan negara harus hadir.

"Sehingga perlu skema baru. skemanya ASN dulu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum) tapi melihat bahwa ini cakupan lebih luas maka muncul Tapera," jelasnya.

Pada 20 Mei 2024, Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Dalam beleid itu dijelaskan setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta Tapera. Itu tercantum pada Pasal 5.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia