Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya dalam pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (13/6) lalu. Di hari yang sama, Kusnadi justru membuat laporan soal penyitaan barang di Bareskrim Polri. Aduan itu disebut sebagai bentuk pencarian perlindungan.
“Justru trauma itu minta perlindungan, walaupun ke sana ngelapor itu sekaligus meminta perlindungan,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indoensia (TPDI) Petrus Salestinus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/6).
Kusnadi sebelumnya meminta pemeriksaan terhadap dirinya ditunda pada Kamis (13/6) lalu dengan dalih trauma dibentak penyidik saat ponselnya disita.. Dia seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yang menjerat Harun Masiku.
Baca juga : Akan Hadir Pemeriksaan, Staf Hasto Minta KPK Ganti Penyidik Kasus Harun
Di hari yang sama, Kusnadi melaporkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Bareskrim Polri atas penyitaan barang miliknya. Namun laporan itu ditolak dengan alasan Polri menunggu hasil penetapan sidang prapradilan.
Petrus mengeklaim tindakan kliennya melaporkan penyidik KPK ke Bareskrim Polri dan Komnas HAM merupakan hak untuk meminta perlindungan.
“Jadi, ke mana-mana itu bukan tindakan main hakim sendiri. Komnas HAM, Bareskrim itu kan lembaga penegak hukum, bahkan termasuk di KPK itu kewajiban KPK itu memberikan perlindungan kepada saksi itu wajib hukumnya menurut Undang-Undang KPK,” ujar Petrus. (Can/P-5)
MANTAN Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, yang sempat dilaporkan hilang, muncul di Mapolsek Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Senin sore, 9 Juni 2025.
Budi menilai pencarian Kusnadi penting dilakukan. Agar, lanjutnya, kasus suap dana hibah bisa segera dituntaskan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait kabar hilangnya mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi.
Kubu Kusnadi telah menyerahkan berkas resmi soal pengajuan pencabutan gugatan ke hakim. Majelis Tunggal Samuel Ginting menerima permintaan tersebut.
Praperadilan ini sempat ditunda tiga pekan, berdasarkan permintaan dari KPK. Saat itu, Lembaga Antirasuah berdalih butuh menyiapkan sejumlah materi untuk menghadapi persidangan.
Penundaan itu didasari oleh permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan hakim disayangkan oleh kubu Kusnadi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
KPK menyatakan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai imbalan percepatan eksekusi lahan.
KPK menyatakan anak usaha Kementerian Keuangan, PT Karabha Digdaya, mencairkan invois fiktif senilai Rp850 juta guna memenuhi permintaan Ketua PN Depok.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved