Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih mengatakan darurat judi online sudah berlangsung cukup lama di Indonesia, bahkan pada akhir Desember tahun yang lalu sudah sangat meresahkan.
Dia menilai banyak upaya yang dilakukan pemerintah belum cukup dan Satgas Judi Online pun harus bergerak segera.
"Satgas ya harus segera. Tunggu apalagi," kata Yenti, dihubungi Selasa (18/6).
Baca juga : OJK Minta Bank Blokir Rekening terkait Judi Online
Menurutnya tidak cukup hanya berpikir bagaimana menghentikan aku atau server terkait judi online, dan hanya bicara di tataran teknis, seperti modus judi online, menawarkan, mengiming-imingi dimana masyarakat menjadi sangat tertarik dan tergiur dan ketagihan sampai harus memaksakan uangnya dengan pinjaman online.
"Dan jangan hanya berpikir cukup dengan patroli siber, kominfo dan ahli-ahli siber, tapi bagaimana menjerat bandarnya dengan cara menelusuri rekeningnya dengan TPPU," kata Yenti.
Sampai saat ini OJK sudah memblokir ribuan rekening. Maka seharusnya penegak hukum langsung bertindak untuk menghentikan/ membekukan rekening tersebut (freezing rekening) dan mencari, melacak kemana aliran dana itu bermuara.
Baca juga : Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi
"PPATK dan Perbankan juga harus melaksanakan kewajiban lapor / Know Your Customers," kata Yenti.
Menurutnya seharusnya mudah menengarai rekening yang terlibat judi. Nominal transaksi pasti kecil-kecil dan berkali-kali, atau juga rekening yang baru aktif transaksi mendadak belakangan ini.
"Selain ada juga rekening nasabah lama dan bisa dilacak arahnya kemana. OJK harus lebih tegas terhadap bank-bank yang lalai menjalankan KYC," kata Yenti. (Z-8)
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Kunci keberhasilan Erwin Erlani lepas dari jerat judol adalah keberanian untuk merelakan kerugian fantastis tersebut.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved