Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut semua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin Ketum PSI Kaesang Pangerap menjadi calon wakil gubernur (icawagub) DKI Jakarta. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang putranya itu maju.
"Pak Presiden (Jokowi) bilang jangan ya (Kaesang maju). Tapi kan partai-partai perlu," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Zulhas menegaskan partai-partai KIM meyakini Kaesang bakal menang saat maju dalam Pilkada DKI. Namun, ia tak menjawab secara gamblang apakah Kaesang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil.
Baca juga : Membaca Siasat PSI ketika Menggandeng Anies Baswedan
"Asal menang siapa saja kita akan dirapatkan," terangnya.
Disamping itu, Zulhas menyebut isu pilkada sempat dibahas antara ketum partai KIM dengan Presiden Jokowi pada akhir Mei lalu. Dalam forum itu, Zulhas mengusulkan Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur DKI Jakata.
"Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju," pungkasnya. (P-5)
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
POLITIKUS senior Rusdi Masse (RMS), resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (29/1).
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memberikan target tinggi untuk Ketua PSI Sulawesi Selatan Muammar Gandi Rusdi.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved