Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KETUA Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut semua partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin Ketum PSI Kaesang Pangerap menjadi calon wakil gubernur (icawagub) DKI Jakarta. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang putranya itu maju.
"Pak Presiden (Jokowi) bilang jangan ya (Kaesang maju). Tapi kan partai-partai perlu," ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).
Zulhas menegaskan partai-partai KIM meyakini Kaesang bakal menang saat maju dalam Pilkada DKI. Namun, ia tak menjawab secara gamblang apakah Kaesang akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil.
Baca juga : Membaca Siasat PSI ketika Menggandeng Anies Baswedan
"Asal menang siapa saja kita akan dirapatkan," terangnya.
Disamping itu, Zulhas menyebut isu pilkada sempat dibahas antara ketum partai KIM dengan Presiden Jokowi pada akhir Mei lalu. Dalam forum itu, Zulhas mengusulkan Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur DKI Jakata.
"Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju," pungkasnya. (P-5)
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
KAESANG Pangarep mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilu Raya 2025. Jika terpilih, ia akan melanjutkan kepemimpinannya di PSI.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Kaesang datang di Kantor DPP PSI pada Sabtu (21/6) sekitar pukul 16.15 WIB.
Salah satu visi yang dibawa dalam kontestasi Pemilu Raya PSI 20205, Bro Ron ingin mengubah pandangan PSI sebagai partai dinasti.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved