Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menganggap berkoalisi dengan PDI Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 bukan hal tabu. Kerja sama politik itu pernah dilakukan ketika mengusung Joko Widodo (Jokowi) di Wali Kota Solo.
"Kamu cek siapa yang mencalonkan Wali Kota Solo waktu zaman Pak Jokowi, PKS salah satunya bersama PDIP. Jadi bukan hal yang tabu, bukan masalah," kata Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024.
Jazuli mengatakan bahwa PKS tak pernah bermusuhan dengan PDIP. Namun, dia mengakui adanya perbedaan platform.
Baca juga : PDIP Sindir Jokowi Soal Peluang Kaesang Maju Pilgub DKI
"Saya kira PKS tidak pernah bermusuhan dengan partai apapun yang ada di Indonesia ini. Walaupun mungkin platformnya berbeda tapi Pancasila konstitusi semua sudah kita sepakati," ucap Jazuli.
Anggota Komisi I DPR itu menekankan bahwa PKS tak bermasalah berkoalisi dengan partai politik (parpol) manapun. Menurut Jazuli, terpenting sepaham dengan visi partai.
"Artinya bagi PKS yang paling penting kita bisa berkoalisi dengan partai apa saja, di sini yang penting calonnya bisa sepaham dengan visinya PKS dalam melayani rakyat," ujar Jazuli. (Z-8)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Bahkan, dia juga mengaku tidak pernah berkeinginan atau sekadar membayangkan untuk menjadi pemimpin ibu kota.
Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024
MK menggelar sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Pilkada) 2024, diantaranya Pilkada Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua.
Pada sidang perdana, Rabu (8/1), Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Ketua MK Suhartoyo menjelaskan bahwa sidang tetap akan dilaksanakan oleh tiga panel Hakim Konstitusi.
MK baru menerima sebanyak 152 permohonan, terdiri dari 119 permohonan soal pilkada tingkat kabupaten dan 33 pilkada tingkat kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved