Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Pansel Capim KPK Arif Satria mengatakan jumpa representasi publik menjadi penting bagi pihaknya mendapat masukan dan menyerap aspirasi. Representasi publik itu seperti seperti dengan para pimpinan redaksi media cetak dan online, rektor universitas, dan ormas.
"Pertemuan ini buat penyemangat bagi Pansel untuk bekerja semaksimal mungkin dan menghasilkan calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang sesuai harapan publik," kata Arif di kantor Sekretariat Negara, Rabu (5/6/2024).
Oleh karena itu, Pansel KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada para pimpinan redaksi yang memberi masukan sangat bagus. Ini menjadi bekal bagi Pansel KPK untuk bisa menyiapkan langkah-langkah yang lebih sistematis, lebih terukur, dan efektif.
Baca juga : ICW Sarankan Pansel Syaratkan Kepatuhan LHKPN Kepada Capim KPK
Pada Kamis (5/6/2024) Pansel KPK juga akan bertemu dengan para rektor universitas. Ini dilanjutkan dengan pertemuan Senin (10/6/2024) dengan sejumlah civil society organisation (CSO) atau ormas. Harapan-harapan dan suara dari perwakilan publik ingin didapatkan Pansel KPK dari forum itu. Dengan demikian, pansel KPK bisa menangkap kebutuhan dan ekspektasi dari publik.
Direktur Pemberitaan Harian Umum Media Indonesia Abdul Kohar mengatakan dari 20-an yang diundang, sekitar 13 pimred media massa hadir dan diminta memberi masukan oleh pansel di tengah skeptisisme yang sangat tinggi terhadap Pansel KPK. "Saya bilang (skeptisisme) tinggi, karena memang di berbagai tempat yang banyak muncul ialah sikap kritis dari berbagai kalangan tentang Pansel KPK kali ini. Kalau dilihat dari kehadiran, yang diundang 20-an, yang hadir 13 (pimred) berarti 50:50 optimismenya, karena watak asli media jurnalis harus skeptis, harus meragukan. Namun di tengah keraguan selalu ada harapan," kata Kohar.
Sikap skeptis muncul karena diawali dari revisi undang-undang, yang waktu itu banyak menuai kritik, sehingga akhirnya orang menjadi skeptis. Lalu ditunjukkan lagi dengan beberapa kasus yang menimpa komisioner. Publik semakin skeptis.
Baca juga : Pansel KPK Kumpulkan Aspirasi Terkait Kriteria Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas
Di tengah skeptisisme ini, para pimred menyampaikan berbagi pandangan terkait ekspektasi publik bahwa yang paling penting untuk dijaga ialah Pansel KPK mampu bersikap independen. Pansel KPK harus mampu menggaransi bahwa capim KPK ke depan ialah orang-orang yang dipilih harus sanggup menahan diri dari godaan campur tangan dari luar, campur tangan dari kekuasaan, atau dari apapun pihak-pihak luar.
Itu karena hal tersebut yang selalu menjadi core issue selama ini dalam pimpinan komisioner pimpinan KPK yang terakhir. "Pansel KPK harus mampu untuk tidak goyah atas berbagai macam kemungkinan intervensi atau ada yang bilang calon-calon titipan dan seterusnya," kata Kohar.
Pansel KPK berada di hulu dari sistem seleksi yang nanti memunculkan pimpinan komisioner dan Dewan Pengawas. Diharapkan memenuhi ekspektasi publik, Pansel KPK harus mampu mencegah kemungkinan-kemungkinan celah tersebut terjadi.
"Intinya kami di media massa ingin memastikan bahwa pansel KPK nanti akan bekerja on the right track, sesuai harapan publik, yaitu ingin meningkatkan kembalikan marwah lembaga pemberantasan korupsi (KPK)," kata Kohar.
Meski di undang-undangnya KPK merupakan bagian rumpun dari ekskutif, tetapi di dalam praktiknya dia harus dikawal menjadi institusi independen. "Dalam praktiknya harus independen dan menjalankan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi," kata Kohar. (Z-2)
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo, Senin, (19/1). Bupati Pati Sudewo terkena OTT KPK terkait dugaan jual beli jabatan.
PASCADITANGKAPNYA Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kantor Bupati Pati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa, (20/1) terpantau lengang.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), terhadap Bupati Pati Sudewo dan jajarannya pada Senin, (19/1). OTT KPK itu disebut dilakukan terkait dengan dugaan jual beli jabatan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) malam.
UANG miliaran rupiah disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penangkapan Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin, (19/1).
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved