Dua Saksi Diperiksa Usut Kasus Korupsi Timah

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk Tahun 2015-2022. Pemeriksaan saksi dilakukan pada Selasa (4/6) kemarin.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Rabu (5/6).

Kedua saksi ialah TH selaku pihak dari PT Inti Valutama Sukses dan CS selaku Direktur PT Dollar Indo Intravalas Primatama. Namun, Ketut tak membeberkan hasil pemeriksaan.

Baca juga : ICW Desak Kejagung Telusuri Potensi Keterlibatan Kementerian ESDM di Kasus Korupsi Timah

"Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022 atas nama tersangka TN alias AN dkk," ungkap Ketut.

Sebelumnya, penyidik Jampidsus Kejagung telah melimpahkan dua tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel). Keduanya ialah Pemilik manfaat atau benefit official ownership CV VIP, Tamron alias Aon (TN) dan Manager operational CV VIP dan PT MCN Achmad Albani (AA).

Kini, penuntut umum Kejari Jaksel tengah mematangkan atau mematapkan susunanan surat dakwaan. Setelah mantap, kedua tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat untuk disidang.

Baca juga : Pukat UGM: Korupsi PT Timah Pertontonkan Persekongkolan Perusahaan Negara dan Pengusaha Korup

Sementara itu, Kejagung masih melengkapi berkas perkara 20 tersangka korupsi timah lainnya. Bila lengkap, Korps Adhyaksa akan melakukan langkah serupa yakni melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejari Jaksel.

Kejagung menetapkan 22 tersangka dalam kasus ini. Akibat rasuah ini negara mengalami kerugian keuangan mencapai Rp300,003 triliun. Nilai itu berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Rinciannya, kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun. (P-5)