Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuannya dengan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai persoalan bangsa khususnya tentang demokrasi dan kerusakan moral masyarakat.
"Keprihatinan beliau (SBY) terhadap demokrasi yang makin lama makin merusak sendi moral masyarakat, seperti biaya yang sangat tinggi daripada demokrasi yang kita jalankan hari ini," ujarnya, Rabu (29/5).
Demokrasi berbiaya tinggi melahirkan masyarakat yang mempraktikan politik uang. Hal tersebut sudah menjadi kedaruratan yang harus dievaluasi.
Baca juga : Meutia Hatta Serukan Indonesia Bukan Negara Kekuasaan
"Berita bagusnya adalah masyarakat sudah sadar berpolitik, tidak lagi mempersoalkan soal agama, ideologi, ras. Tetapi bad news-nya adalah berbiaya tinggi, nomor piro wani piro. Ini yang perlu kita evaluasi."
Dia pun mengkhawatirkan kondisi ini semakin pragmatis apalagi akan menghadapi pilkada. Namun kita tidak boleh menyalahkan rakyat tetapi sistem politik kita harus dievaluasi.
"Kita tak boleh menyalahkan rakyat. Pesan beliau begitu. Kenapa rakyat kita begitu? Ya karena kita sebagai bangsa belum mampu mendorong peningkatan pendapatan mereka. Daya beli mereka masih jatuh sehingga apapun yang bantu mereka itu yang mereka laksanakan. Nah inilah ada demokrasi berlangsung, maka rakyat kita manfaatkan itu. Tetapi pesan beliau tak boleh salahkan rakyat kita yang perlu kita evaluasi adalah sistem kita," paparnya. (Sru/Z-7)
SBY menyoroti, konflik dan peperangan geopolitik yang terus berlangsung.
Menurut dia, hal tersebut tindakan luar biasa yang patut diapresiasi.
SBY mengakui, dinamika demokrasi di Indonesia mengalami berbagai pasang surut.
Ia menyoroti perubahan kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan terbaru, yang menurutnya berdampak pada stabilitas global.
ANALIS komunikasi politik Hendri Satrio menganalisis absennya Megawati Soekarnoputri dalam berbagai kesempatan SBY dan Joko Widodo (Jokowi) tampil bersama Prabowo Subianto.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menghadiri upacara parade senja dan penurunan bendera di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pad Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved