Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hasil pertemuannya dengan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai persoalan bangsa khususnya tentang demokrasi dan kerusakan moral masyarakat.
"Keprihatinan beliau (SBY) terhadap demokrasi yang makin lama makin merusak sendi moral masyarakat, seperti biaya yang sangat tinggi daripada demokrasi yang kita jalankan hari ini," ujarnya, Rabu (29/5).
Demokrasi berbiaya tinggi melahirkan masyarakat yang mempraktikan politik uang. Hal tersebut sudah menjadi kedaruratan yang harus dievaluasi.
Baca juga : Meutia Hatta Serukan Indonesia Bukan Negara Kekuasaan
"Berita bagusnya adalah masyarakat sudah sadar berpolitik, tidak lagi mempersoalkan soal agama, ideologi, ras. Tetapi bad news-nya adalah berbiaya tinggi, nomor piro wani piro. Ini yang perlu kita evaluasi."
Dia pun mengkhawatirkan kondisi ini semakin pragmatis apalagi akan menghadapi pilkada. Namun kita tidak boleh menyalahkan rakyat tetapi sistem politik kita harus dievaluasi.
"Kita tak boleh menyalahkan rakyat. Pesan beliau begitu. Kenapa rakyat kita begitu? Ya karena kita sebagai bangsa belum mampu mendorong peningkatan pendapatan mereka. Daya beli mereka masih jatuh sehingga apapun yang bantu mereka itu yang mereka laksanakan. Nah inilah ada demokrasi berlangsung, maka rakyat kita manfaatkan itu. Tetapi pesan beliau tak boleh salahkan rakyat kita yang perlu kita evaluasi adalah sistem kita," paparnya. (Sru/Z-7)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Pilkada langsung selama ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat partisipasi publik dan memastikan keterlibatan rakyat dalam menentukan kepemimpinan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved