Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bahwa ia menunggu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP terkait dirinya yang dipertimbangkan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatra Utara 2024.
Saat ditemui di lokasi Rakernas V PDIP di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu, Ahok mengaku dirinya telah berkomunikasi terkait hal itu dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatra Utara Rapidin Simbolon.
“Pak Landen Marbun yang telepon, ada Pak Rapidin waktu itu. Ngobrol gitu. Saya sih bilang, ya, kita tunggu Rakernas, ya,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ia mengaku berterima kasih karena telah dipertimbangkan DPP PDIP Sumatra Utara untuk maju dalam kontestasi pilkada setempat. Ia juga mengatakan dirinya akan menunggu tugas yang diberikan partai.
“Ya kita terima kasih lah, ya, teman-teman dari DPD Sumut minta ke sana. Tapi ‘kan kita ‘kan keputusan semua ‘kan bukan di kita, ya. Tunggu tugas saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Rapidin mengatakan bahwa berbagai nama, termasuk Ahok, dipertimbangkan untuk maju Pilkada Sumut, tetapi nama-nama tersebut bakal dikerucutkan seiring dinamika politik.
“Sekarang bisa semua kita pertimbangkan. Tetapi dari hari ke hari, akan kita kerucutkan sesuai dengan dinamika politik yang ada,” ucap Rapidin ditemui di lokasi yang sama di Ancol, Jakarta.
Rapidin mengatakan DPP PDIP sudah menjalin komunikasi dengan Ahok. Menurut Rapidin, Ahok siap diterjunkan di daerah mana pun dalam Pilkada 2024 jika sudah diperintahkan partai.
“Kita semua berkomunikasi. Dengan Pak Ahok saya sudah dua kali berkomunikasi, ‘Pak, kalau Anda diterjunkan di Sumatra Utara siap enggak?’. ‘Kalau sudah partai yang instruksikan, jangankan Sumatra Utara, ke Papua juga saya siap’,” ucap Rapidin menirukan percakapannya dengan Ahok.
Menurut dia, Pilkada Sumatra Utara tahun ini sedikit berbeda karena Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, diketahui telah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Sumatra Utara.
“Saya sudah menyampaikan pada DPP, Sumatra Utara ini sedikit agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Karena apa? Karena di sana ada Bobby yang notabene menantu presiden,” ucapnya.
Diketahui, Rakernas V PDIP berlangsung pada Jumat (24/5) hingga Minggu (26/5). Tiga pembahasan pokok dalam rakernas tersebut adalah sikap politik PDIP, perumusan program kerakyatan, hingga pemenangan Pilkada 2024. (Z-8)
Sebagaimana diketahui kasus dugaan korupsi ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp649,89 miliar.
Pemeriksaan Ahok dilakukan guna melengkapi petunjuk dari jaksa penuntut umum (JPU).
Kortas Tipikor Polri melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat. Penyidik Polri menemukan bukti baru terkait rasuah tersebut.
KABAR Ibrahim Sjarief Asegaf, suami Najwa Shihab meninggal dunia, menjadi perhatian banyak kalangan. Beberapa tokoh ikut melayat seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.
PENYIDIK Kejagung memeriksa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, fokus pemeriksaan terhadap Ahok yakni kegiatan ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang Pertamina
"Beberapa kita udah lapor. Ada yang kecium, ada yang enggak kecium. Itu dugaan ya, karena kan ada audit BPK, ada audit yang lain,"
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved