Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum dapat memastikan arah sikap politiknya setelah presiden Joko Widodo tidak lagi menjadi kadernya.
Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP yang akan digelar pekan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus menjelaskan Rakernas akan menjadi pertemuan penting yang membahas arah sikap politik PDIP.
Rakernas juga akan membahas situasi dinamika internal partai setelah pemilu 2024 juga evaluasi termasuk persiapan antisipasi menghadapi pemilihan kepala daerah.
Baca juga : Kepemimpinan Jokowi Dibahas di Rakernas PDIP
"Kami akan membahas pemilu kemarin secara umum lalu kita melihat situasi dinamika internal faktor yang mempengaruhi perolehan suara, lalu bagaimana faktor eksternal mengintervensi proses pemilu dan antisipasi terutama hadapi pilkada," ujarnya, Selasa (21/5).
Rakernas yang digelar di Jakarta disebut hanya untuk kepentingan internal yang dihadiri semua kader partai banteng dari seluruh daerah.
"Ini sudah internal partai jadi tidak mengundang penjabat lain termasuk ketum partai lain termasuk presiden dan wakilnya"
Baca juga : Rakernas PDIP: Konsekuensi Logis Sikap PDIP pada Jokowi
Dia mengungkapkan internal partai bergejolak setelah ada keinginan Joko Widodo untuk bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri. Para kader menyatakan ketidaksetujuannya jika terjadi pertemuan itu.
"Benar ada keinginan ketemu ibu Mega kami bergejolak tidak setuju. Wa di grup dan saluran komunikasi di internal kami bilang tidak usah dulu (ketemu). Maka di rakernas di persiapkan semua daerah kita internal saja dan DPP setuju kita bahas yang secara mendalam dan evaluasi bukan seremonial," paparnya. (Z-8)
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved