Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
REVISI UU Kementerian Negara diminta jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi. Pembahasan itu harus menyentuh substansi masalah.
"Misalnya hak atas perlindungan masyarakat adat yang selalu tergerus dan termarginalkan, alangkah baiknya dibuat nomenklatur kementerian tersendiri," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan Legislatif Atang Irawan dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Mei 2024.
Atang mafhum presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto belum menyatakan bakal menambah jumlah kementerian. Namun dia juga menangkap gerak-gerik partai politik hingga sejumlah elite partai yang mengarah pada permintaan jumlah menteri.
Baca juga : Wacana Pembentukan Kementerian Baru Beresiko Ganggu Fiskal Negara
"Bahkan mempertanyakan eksistensi koalisi dan semangat rekonsiliasi dikhawatirkan hanya terbatas pada bagi-bagi jatah kementerian semata," ujar dia.
Menurut Atang, koalisi dan rekonsiliasi tidak melulu berbicara pembagian kursi. Melainkan lebih pada membangun sinergitas di antara partai politik.
"Dalam rangka kepentingan kebangsaan untuk mencapai tujuan bernegara yang diamanatkan dalam konstitusi," papar dia. (Z-7)
PEMERINTAH mematangkan persiapan menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat, salah satunya soal tarif dagang. Itu dibahas saat pertemuan Prabowo
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved