Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) tak diundang dalam acara rapat kerja nasional PDIP yang berlangsung pada tanggal 24-26 Mei 2024.
Diketahui, PDIP mengadakan Rakernas sebagai momentum penting untuk merumuskan sikap politik sesuai dengan dinamika politik nasional.
Menanggapi itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menerangkan tak diundangnya Jokowi menegaskan bahwa hubungannya dengan PDIP sudah berakhir.
Baca juga : Peneliti BRIN Sebut 2 Parpol Ini Cocok Sebagai Pelabuhan Jokowi
“Ya memang sudah tidak hubungan kan, Ketua Mahkamah Partai PDIP Komarudin mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi bagian PDIP dan itu sudah tidak diakui,” ungkap Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (16/5).
“Artinya ini jelas dan clear walaupun Jokowi masih presiden tapi tidak diundang ini adalah jawaban teka-teki kejelasan dari PDIP yang dulu sebelum pilpres sudah tidak lagi bersama Jokowi,” ujarnya.
Ujang membeberkan PDIP sudah tidak lagi mengakui Jokowi bahkan sudah tidak lagi membutuhkan Jokowi.
Baca juga : Jokowi dan Gibran Diklaim ke Golkar, Politikus Senior PDIP: Saya Senang
“Itu konsekuensi dari perbedaan pilihan dan pandangan antara PDIP dan Jokowi,” tandasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menerangkan Rakernas PDIP mengangkat tema 'Satya Eva Jayate' yang memiliki makna Kebenaran Pasti Menang.
"Penggunaan sumber daya negara dan alat-alat negara serta berbagai upaya lain yang mengkerdilkan demokrasi yang sering disebut beberapa pengamat sedang memasuki kegelapan demokrasi," ucap Djarot kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis. (Z-8)
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Ikadin) dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan HUT ke-40, menyelenggarakan diskusi panel bertajuk 'Wajah Penegakan Hukum Pasca KUHAP dan KUHP Baru.
Hanura juga mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved