Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo masih memerlukan partai politik (parpol). Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kendaraan politik dinilai penting untuk backup dirinya dan keluarga.
Menurut Ujang, banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa yang ditinggalkan Jokowi semasa menjabat presiden. Karena itu, parpol bisa menjadi alat untuk memberi keamanan serta perlindungan dalam konteks bisnis, hukum maupun politik untuk Jokowi.
“Kalau perlu partai atau tidak, politisi ya perlu partai untuk menjadi backup politik hukum dan bisnis bagi dirinya dan keluarganya ke depan. Kalau tidak berkuasa lagi, tidak pegang apa-apa, ya, pasti akan dikerjai lawan politiknya. Karena ketika berkuasa banyak salah juga. Banyak kekeliruan, banyak dosa,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (9/5).
Baca juga : Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
“Makanya Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil presiden itu juga langkah politik agar ada backup untuk Jokowi dan keluarganya,” imbuh Ujang.
Sama seperti mantan presiden lain, Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masih mengendalikan partai.
“Meski selama ini dia (Jokowi) di PDIP, walau akhirnya tidak diakui. Lalu dia menjadikan Kaesang Ketum PSI, itu (tanda) butuh partai. Biar partai itu nanti backup dirinya ke depan. Lihat saja Megawati juga masih pegang partai, SBY masih pengendali partai Demokrat, ketua majelis tinggi. Mereka masih butuh untuk mencari kekuatan dan perlindungan dalam konteks bisnis dan hukum,” ucap dia.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sejauh ini, ada dua parpol yang secara terbuka menyampaikan akan menerima Presiden Jokowi, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai mana.
“Golkar terbuka untuk Jokowi, kalau jadi anggota, terbuka, partai Golkar partai yang inklulsif, selalu terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Sebagai anggota. Itu suatu kehormatan bagi Golkar kalau Jokowi masuk sebagai anggota,” kata Ujang.
“Itu saling menguntungkan satu sama lain antara Golkar dan Jokowi. PAN membuka juga untuk Jokowi. Ke partai mana nanti, ya kita tunggu saja karena itu Jokowi yang tahu,” pungkasnya. (Dis/P-5)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
SURVEI Indekstat mengungkapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan angka yang tinggi.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington D. C., Amerika Serikat, di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma.
KOMUNITAS Pecinan Semarang kembali menghidupkan tradisi Pasar Imlek Semawis 2026 sebagai ruang perayaan budaya yang inklusif sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved