Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo masih memerlukan partai politik (parpol). Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kendaraan politik dinilai penting untuk backup dirinya dan keluarga.
Menurut Ujang, banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa yang ditinggalkan Jokowi semasa menjabat presiden. Karena itu, parpol bisa menjadi alat untuk memberi keamanan serta perlindungan dalam konteks bisnis, hukum maupun politik untuk Jokowi.
“Kalau perlu partai atau tidak, politisi ya perlu partai untuk menjadi backup politik hukum dan bisnis bagi dirinya dan keluarganya ke depan. Kalau tidak berkuasa lagi, tidak pegang apa-apa, ya, pasti akan dikerjai lawan politiknya. Karena ketika berkuasa banyak salah juga. Banyak kekeliruan, banyak dosa,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (9/5).
Baca juga : Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
“Makanya Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil presiden itu juga langkah politik agar ada backup untuk Jokowi dan keluarganya,” imbuh Ujang.
Sama seperti mantan presiden lain, Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masih mengendalikan partai.
“Meski selama ini dia (Jokowi) di PDIP, walau akhirnya tidak diakui. Lalu dia menjadikan Kaesang Ketum PSI, itu (tanda) butuh partai. Biar partai itu nanti backup dirinya ke depan. Lihat saja Megawati juga masih pegang partai, SBY masih pengendali partai Demokrat, ketua majelis tinggi. Mereka masih butuh untuk mencari kekuatan dan perlindungan dalam konteks bisnis dan hukum,” ucap dia.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sejauh ini, ada dua parpol yang secara terbuka menyampaikan akan menerima Presiden Jokowi, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai mana.
“Golkar terbuka untuk Jokowi, kalau jadi anggota, terbuka, partai Golkar partai yang inklulsif, selalu terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Sebagai anggota. Itu suatu kehormatan bagi Golkar kalau Jokowi masuk sebagai anggota,” kata Ujang.
“Itu saling menguntungkan satu sama lain antara Golkar dan Jokowi. PAN membuka juga untuk Jokowi. Ke partai mana nanti, ya kita tunggu saja karena itu Jokowi yang tahu,” pungkasnya. (Dis/P-5)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka tak sederhana, perlu dukungan kuat legislatif dan adanya pelanggaran hukum yang memang terbukti.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved