Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo masih memerlukan partai politik (parpol). Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, kendaraan politik dinilai penting untuk backup dirinya dan keluarga.
Menurut Ujang, banyak kesalahan, kekeliruan dan dosa yang ditinggalkan Jokowi semasa menjabat presiden. Karena itu, parpol bisa menjadi alat untuk memberi keamanan serta perlindungan dalam konteks bisnis, hukum maupun politik untuk Jokowi.
“Kalau perlu partai atau tidak, politisi ya perlu partai untuk menjadi backup politik hukum dan bisnis bagi dirinya dan keluarganya ke depan. Kalau tidak berkuasa lagi, tidak pegang apa-apa, ya, pasti akan dikerjai lawan politiknya. Karena ketika berkuasa banyak salah juga. Banyak kekeliruan, banyak dosa,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (9/5).
Baca juga : Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Nepotisme
“Makanya Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakil presiden itu juga langkah politik agar ada backup untuk Jokowi dan keluarganya,” imbuh Ujang.
Sama seperti mantan presiden lain, Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga masih mengendalikan partai.
“Meski selama ini dia (Jokowi) di PDIP, walau akhirnya tidak diakui. Lalu dia menjadikan Kaesang Ketum PSI, itu (tanda) butuh partai. Biar partai itu nanti backup dirinya ke depan. Lihat saja Megawati juga masih pegang partai, SBY masih pengendali partai Demokrat, ketua majelis tinggi. Mereka masih butuh untuk mencari kekuatan dan perlindungan dalam konteks bisnis dan hukum,” ucap dia.
Baca juga : Presiden Jokowi Heran Banyak Pertanyaan soal Pilkada Kepadanya
Sejauh ini, ada dua parpol yang secara terbuka menyampaikan akan menerima Presiden Jokowi, yakni Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Jokowi belum memutuskan akan berlabuh ke partai mana.
“Golkar terbuka untuk Jokowi, kalau jadi anggota, terbuka, partai Golkar partai yang inklulsif, selalu terbuka untuk Jokowi dan Gibran. Sebagai anggota. Itu suatu kehormatan bagi Golkar kalau Jokowi masuk sebagai anggota,” kata Ujang.
“Itu saling menguntungkan satu sama lain antara Golkar dan Jokowi. PAN membuka juga untuk Jokowi. Ke partai mana nanti, ya kita tunggu saja karena itu Jokowi yang tahu,” pungkasnya. (Dis/P-5)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Realisasi penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Sumatra Barat telah menyentuh 94%. Secara total, sebanyak 174.203 pekerja di provinsi tersebut sudah menerima manfaat.
Ada peluang PDI Perjuangan (PDIP) menggelar kongres seusai Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi PDIP se-Indonesia yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Sanur, Bali.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved