Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan Pemerintah akan memulai pendekatan kesejahteraan dalam program percepatan pembangunan di Tanah Papua yang mulai bergulir pada tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai menghadiri rapat terbatas Presiden Joko Widodo, yang membahas soal operasi khusus Papua dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/5).
"Tadi membahas percepatan pembangunan di Papua. Kita akan mengadakan pendekatan kesejahteraan di sana," kata Suharso.
Baca juga : Dampingi Wapres, Wamendagri Kawal Progres Pembangunan Kesejahteraan di Papua
Dalam agenda tersebut, Suharso menyampaikan sejumlah laporan berkaitan dengan kepastian alokasi anggaran untuk program kesejahteraan di Papua.
Laporan itu disampaikan menyusul rencana Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam waktu dekat, dalam kapasitasnya sebagai ketua pelaksana program tersebut.
"Saya tadi melaporkan kita akan mulai di tahun ini dan Bapak Wakil Presiden akan segera ke Papua, karena sebagai ketua dalam pelaksanaan ini," kata Suharso.
Baca juga : Percepat Pembangunan Papua, Pemerintah Adakan Sail Teluk Cendrawasih
Dikatakan Suharso, pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dilakukan secara bertahap, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
"Rapat tadi memastikan anggarannya itu semua sudah di-insert di dalam kementerian dan lembaga. Tadi itu ingin dipastikan seperti itu," katanya.
Suharso juga menyampaikan tentang pendekatan keamanan di Papua yang juga menjadi perhatian khusus pemerintah.
Baca juga : Pembangunan 3 Provinsi Baru di Papua Dimulai Tahun Depan
"Sementara untuk pendekatan keamanan, itu juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua," katanya.
Menurut Wakil Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, menteri yang hadir antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan.
Selain itu, hadir pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
"Membahas mengenai anggaran untuk operasi khusus di Papua. Ada Menhan, Kasum TNI , ada Kepala BIN dan Kapolri," kata Kartika. (Try/Z-7)
MENTERI PPN/ Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintahan tengah mendorong swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap 2.
Indonesia siap membangun kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di Kawasan Pasifik. Salah satunya adalah Solomon Islands.
Di sela-sela pertemuan High Level Forum on Multistakeholder Partnership (HLF MSP), tercapai kesepakatan pembelian pesawat N-219 buatan Indonesia untuk digunakan di Kongo.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah program hasil terbaik cepat (PHTC) yang telah disetujui oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bisa dieksekusi pada 2025
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved