Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
JARGON yang kerap diumbar ke publik bahwa TNI-Polri solid diharapkan tak hanya berhenti pada tataran elite. Sebab, bentrokan antara prajurit TNI dan anggota Polri di lapangan jadi hal yang terelakkan selama ini. Meski kasusnya sedikit, benturan yang terjadi acapkali dilakukan di ruang publik, sehingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, TNI dan Polri sama-sama didesain sebagai 'alat kekerasan' negara. Oleh karena itu, para personel-nya pun didoktrin memiliki mental superior dan arogansi. Oleh prajurit TNI, superioritas itu untuk menghadapi musuh yang mengusik keutuhan wilayah, sedangkan bagi Polri untuk menghadapi penjahat.
"Masalahnya, kebanyakan prajurit merasa bahwa dirinya lebih dari anggota Polri, sementara anggota Polri seringkali merasa lebih berwenang," katanya kepada Media Indonesia, Kamis (2/5).
Baca juga : Terkait Konflik di Pulau Rempang, DPR: Hentikan Penggunaan Kekerasan
Bagi Fahmi, arogansi dan ego sektoral antarpersonel TNI dan Polri dapat memunculkan kecemburuan, utamanya menyangkut kesejahteraan dan kewenangan.
Hukuman disiplin yang dijatuhkan pun dinilai bukan solusi satu-satunya. Terlebih, pimpinan kedua lembaga sering kali menilai gesekan di lapangan yang terjadi sekadar bentuk kesalahpahaman ataupun kenakalan yang dapat diselesaikan dengan maaf-maafan.
Fahmi menilai, secara umum ada kesan bahwa kedua TNI-Polri diarahkan terlalu akrab. Padahal, upaya itu justru berpotensi mengaburkan garis demarkasi pemisah antara fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai pemelihara keamanan maupun penegak hukum sebagaimana agenda reformasi.
"Jargon TNI-Polri solid hanya kuat di elite, tapi tidak sampai ke bawah," tandas Fahmi. (Tri/Z-7)
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Kementerian HAM mengatakan kasus penyiraman air keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus memiliki dimensi strategis, menjadi perhatian luas publik sekaligus sorotan internasional
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan aktivitas fotografi di ruang publik, tidak dikenai biaya.
Anak-anak dan warga sekitar berolahraga di Taman Si Pitung yang baru diresmikan di kawasan Koja, Jakarta.
Untuk bahasa daerah juga boleh digunakan untuk acara-acara tertentu atau untuk segmen-segmen tertentu dalam teknologi yang berkomunikasi dengan bahasa dan sastra.
Hasil kajian juga menyebutkan bahwa kekerasan dalam bentuk verbal dan psikis/emosi adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak dengan disabilitas.
Desain kawasan akan memprioritaskan pejalan kaki sebagai pengguna utama ruang kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved