Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Pulau Rempang. Ia mendorong untuk penghentian kekerasan yang terjadi dan mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat.
“Kami dengan ini Fraksi Partai Nasdem menyatakan, satu, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang,” ujar Farhan.
Pernyataan Farhan disampaikan saat interupsi di rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, dengan agenda Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.
Baca juga: Potret Usang Pembangunan di Pulau Rempang
Kedua, menurut Farhan, dirinya yang mewakili Fraksi Partai NasDem mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi.
Menahan Diri untuk Meredakan Situasi
Adapun pada poin ketiga, Farhan mengajak semua pihak baik masyarakat aparat maupun pemerintah untuk dapat menahan diri meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu.
“Kelima, (Partai Nasdem) meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya yang tidak merugikan semua pihak baik dari sisi rencana proyek strategis nasional maupun dari sisi hak masyarakat adat”
Baca juga: Jokowi Akui Gusur Paksa di Pulau Rempang karena Buruknya Komunikasi
Lebih lanjut pada poin ini, Farhan menilai bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan, dalam ini kaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi.
“Dengan membuka ruang dialog dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional,” imbuhnya.
Baca juga: Warga Pulau Rempang-Galang Kembali Melawan, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh
Terakhir, ia mengajak kembali agar DPR RI kembali menyegerakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat.
Ribuan Warga Pulau Rempang Terancam Digusur
Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur terkait rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Baca juga: Aparat Gusur Paksa Warga di Pulau Rempang, Ini Seruan Komnas HAM
Pasalnya, proyek ini berada di dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Warga baru-baru ini bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 10.00.
Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi di awal 2023. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.
Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.
Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah Tiongkok. (RO/S-4)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Warga Pulau Rempang mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus penyerangan yang mereka alami ke Polresta Barelang, sekaligus mendesak pemerintah mengevaluasi PSN Rempang.
BP Batam membutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar rencana investasi di Rempang bisa terealisasi dengan maksimal.
Relokasi warga terdampak PSN Rempang Eco City berjalan aman. Semakin banyak warga yang bersedia pindah ke lokasi yang disediakan BP Batam di Tanjung Banon, Pulau Rempang
Proses pembebasan lahan untuk pembangunan hunian masyarakat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, hampir sepenuhnya selesai.
Pembangunan empat rumah contoh pada tahap awal ini akan selesai sekitar 2,5 bulan ke depan.Setelah itu, BP Batam akan mempercepat pembangunan sebanyak 961 unit rumah baru lainnya.
Perjalanan sejarah agraria yang merentang dari masa kolonial hingga saat ini diangkat dalam film dokumenter terbaru berjudul Tanah Moyangku, hasil karya Watchdoc Documentary.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved