Terkait Konflik di Pulau Rempang, DPR: Hentikan Penggunaan Kekerasan

ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan aparat di Pulau Rempang. Ia mendorong untuk penghentian kekerasan yang terjadi dan mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat.

“Kami dengan ini Fraksi Partai Nasdem menyatakan, satu, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik yang melibatkan masyarakat adat dan pihak aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang,” ujar Farhan.

Pernyataan Farhan disampaikan saat interupsi di rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, dengan agenda Pembicaraan tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.

Baca juga: Potret Usang Pembangunan di Pulau Rempang

Kedua, menurut Farhan, dirinya yang mewakili Fraksi Partai NasDem mendesak aparat penegak hukum untuk segera menghentikan penggunaan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi.

Menahan Diri untuk Meredakan Situasi

Adapun pada poin ketiga, Farhan mengajak semua pihak baik masyarakat aparat maupun pemerintah untuk dapat menahan diri meredakan situasi agar tercipta keadaan yang tenang terlebih dahulu.

“Kelima, (Partai Nasdem) meminta pemerintah pusat untuk mengambil langkah-langkah penyelesaiannya yang tidak merugikan semua pihak baik dari sisi rencana proyek strategis nasional maupun dari sisi hak masyarakat adat”

Baca juga: Jokowi Akui Gusur Paksa di Pulau Rempang karena Buruknya Komunikasi

Lebih lanjut pada poin ini, Farhan menilai bahwa sebagai bagian dari masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan, dalam ini kaitannya dengan pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi.

“Dengan membuka ruang dialog dan partisipasi dalam perumusan kebijakan strategis nasional,” imbuhnya.

Baca juga: Warga Pulau Rempang-Galang Kembali Melawan, Unjuk Rasa Berakhir Ricuh

Terakhir, ia mengajak kembali agar DPR RI kembali menyegerakan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat.

Ribuan Warga Pulau Rempang Terancam Digusur  

Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur terkait rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City.

Baca juga: Aparat Gusur Paksa Warga di Pulau Rempang, Ini Seruan Komnas HAM

Pasalnya, proyek ini berada di dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Warga baru-baru ini bahkan sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September 2023, sekitar pukul 10.00.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi di awal 2023. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah Tiongkok. (RO/S-4)