Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POTENSI bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran mendapat penolakan dari Partai Gelora. Menanggapi hal tersebut, PAN selaku partai yang ada di dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran menyebut bahwa PKS sudah terlatih berada di luar pemerintahan.
“Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja,” ungkap Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (29/4).
Sejatinya, Yandri menerangkan tak masalah jika PKS bakal bergabung KIM. Namun, Yandri tak bisa berspekulasi apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.
Baca juga : Pasca Golkar dan PAN Gabung Prabowo, PKS Klaim Peta Pilpres Makin Terlihat Jelas
“Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujarnya.
“Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan,” tambah Yandri.
Yandri mengingatkan bahwa di dalam demokrasi yang sehat perlu ada kontrol yang terhadap pemerintahan baru.
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
Yandri menegaskan partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya dengan yang di dalam pemerintahan.
“Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi,” ucapnya.
Sebelumnya, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi
Pasalnya PKS dinilai telah memunculkan narasi yang menyerang Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik melalui keterangan tertulis, Minggu (28/4). (Z-8)
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Kasus pembunuhan anak di Cilegon, Banten, dipicu motif ekonomi. Pelaku disebut terlilit utang setelah mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto.
Pelaku pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, ditangkap polisi ketika sedang beraksi melakukan pencurian di sebuah rumah mewah di Cilegon.
Setelah hampir tiga pekan buron, pelaku pembunuhan anak anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman, akhirnya ditangkap polisi.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Kepada Burhanuddin, Yandri mengaku meminta agar persoalan seputar penyelewengan dana desa didalami dan disupervisi oleh kejaksaan.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
PERKUMPULAN Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) melaporkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ke Komnas HAM akibat PHK sepihak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved