Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
POTENSI bergabungnya PKS ke koalisi Prabowo-Gibran mendapat penolakan dari Partai Gelora. Menanggapi hal tersebut, PAN selaku partai yang ada di dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran menyebut bahwa PKS sudah terlatih berada di luar pemerintahan.
“Itu diserahkan kepada Pak Prabowo, tapi kan PKS juga sudah terlatih di luar (pemerintahan) kan. Bagi PKS di dalam dan di luar ya sama aja,” ungkap Waketum PAN Yandri Susanto kepada wartawan, Senin (29/4).
Sejatinya, Yandri menerangkan tak masalah jika PKS bakal bergabung KIM. Namun, Yandri tak bisa berspekulasi apakah Prabowo telah mengajak PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya ke depan.
Baca juga : Pasca Golkar dan PAN Gabung Prabowo, PKS Klaim Peta Pilpres Makin Terlihat Jelas
“Kalau PAN itu siapa saja yang diajak koalisi di luar Koalisi Indonesia Maju diserahkan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih,” ujarnya.
“Saya sudah berulang menyampaikan kalau bagi PAN tidak ada persoalan kalau ada partai baru mau gabung kepada Pak Prabowo sebagai penguatan dalam membangun bangsa ke depan,” tambah Yandri.
Yandri mengingatkan bahwa di dalam demokrasi yang sehat perlu ada kontrol yang terhadap pemerintahan baru.
Baca juga : Golkar-PAN merapat ke Prabowo, PKS: Kami Siap Berkompetisi
Yandri menegaskan partai di luar pemerintahan juga diperlukan dan sama terhormatnya dengan yang di dalam pemerintahan.
“Nah saya nggak tahu PKS diajak atau nggak, PAN masih belum dapat informasi. Haknya Pak Prabowo untuk mengajak atau pun tidak mengajak, dan keputusan di luar PAN kami juga nggak bisa intervensi,” ucapnya.
Sebelumnya, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga : PDIP dan PKS Jadi Harapan Terakhir untuk Jalankan Mesin Oposisi
Pasalnya PKS dinilai telah memunculkan narasi yang menyerang Prabowo-Gibran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik melalui keterangan tertulis, Minggu (28/4). (Z-8)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Dalam konferensi pers yang digelar usia pertemuan, Yandri mengakui bahwa tidak semua kepala desa memahami pertanggungjawaban keuangan dana desa.
Kepada Burhanuddin, Yandri mengaku meminta agar persoalan seputar penyelewengan dana desa didalami dan disupervisi oleh kejaksaan.
Besarnya dana desa itu membutuhkan pengawasan dan penindakan yang tegas, mengingat selama ini terjadi penyelewengan yang dilakukan oknum aparatur desa.
Yandri juga dilaporkan ke Ombudsman dan Komnas HAM atas pemecatan sepihak 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa.
PERKUMPULAN Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) melaporkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ke Komnas HAM akibat PHK sepihak
Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Menteri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto atas dugaan cawe-cawe dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Serang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved