Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
SEJUMLAH tokoh dan elite partai politik hadir dalam acara halalbihalal sekaligus tasyakuran milad PKS yang ke-22 di DPP PKS, Jakarta Selatan. PKS mengundang seluruh partai politik terutama yang berkompetisi dalam Pilpres 2024.
Selain partai koalisi perubahan, perwakilan dari PDIP dan PPP juga hadir. Pelaksana tugas Ketum PPP, Mardiono yang hadir secara langsung. Adapun dari PDI Perjuangan diwakilkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.
Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyebut kedatangan Utut ke acara PKS menjadi bukti partai berlogo banteng itu terus jaga komunikasi dengan seluruh partai politik.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
"Artinya kami terus menjalin komunikasi dengan semua parpol. Kami membangun kerja sama yg baik dengan semua partai yang ada di parlemen," tutur Hendrawan kepada Media Indonesia, Minggu (28/4).
Hendrawan juga tak menyangkal bahwa penentuan posisi partainya berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan akan dibahas dalam rapat kerja nasional (rakernas).
Adapun Rakernas PDIP rencananya akan digelar akhir bulan depan, yakni pada 24-26 Mei. "Nanti pada waktunya akan diumumkan oleh Sekjen," tegasnya.
Baca juga : Duet Ganjar-Anies Tidak Logis, PDIP Disarankan Pilih Sandiaga
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto mengaku degdegan saat diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada acara halalbihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan. Diketahui, kehadiran Utut untuk mewakili PDIP pada acara yang juga peringatan hari jadi atau Milad PKS ke-22 tahun.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto sempat menuturkan partainya sulit untuk membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. Sikap politik itu muncul usai melihat seluruh kebijakan dari kedua parpol tersebut.
"Jadi itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded, membangun kerja sama. Ada yang berbeda," ungkap Hasto, Sabtu 25 Juni 2022 silam. (Z-2)
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved