Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PARTAI NasDem bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah berdiskusi mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024. Nama Anies Baswedan sempat masuk dalam bursa.
"Bahas sebagai sebuah hal yang sifatnya brainstorming sudah. Tapi di level teknis belum," ujar Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, di DPP PKS, Jakarta, Sabtu, 27 April 2024.
Willy menjelaskan pembicaraan belum secara mendalam karena Anies belum memberikan jawaban atas tawaran maju sebagai cagub DKI. Terlebih, ia tak memungkiri baik PKS dan PKB memiliki sosok tersendiri.
Baca juga : Belum Bahas Koalisi, PKB Tegaskan Rencana Hak Angket Masih Jalan
"PKS juga punya nama PKB juga punya nama. nanti kita duduk bareng lah," terangnya.
Selain itu, NasDem mengaku tak mempermasalahkan jika pada akhirnya PKB dan PKS tak sejalan dalam Pilkada 2024. Ia menekankan yang terpenting saat ini proses mencari sosok terbaik untuk diusung.
"Kalau akhirnya berbeda juga fine-fine saja kita hormati," pungkasnya. (Z-7)
Keduanya menjadi landasan membangun bangsa secara bersama-sama demi mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved