Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan pihaknya akan mengumumkan kader untuk Calon Gubernur (Cagub) Pilkada 2024 pada Mei mendatang. Itu disebtu sebagai waktu yang tepat lantaran pada Mei sudah memasuki pemenuhan syarat pendaftaran untuk calon perseorangan.
"Mungkin bulan depan, Mei ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk bisa bagi semua partai untuk mengumumkan jagoan-jagoan termasuk PDI Perjuangan. Kita lihat prosesnya nanti kan sudah mulai berjalan," ujar Pantas kepada awak media, Jumat (25/4).
Terkait kandidat nama yang akan diusung, Pantas mengatakan kemungkinan besar kandidat akan diambil dari kader internal partai. Adapun saat ini, PDIP masih melakukan penyelesaian internal. Setelah itu akan ada tahapan-tahapan seperti tes psikotes dan kepemimpinan yang harus dilewati para kandidat.
Baca juga : Peluang Jokowi Merapat Ke Golkar Usai tak Dianggap di PDIP, Ahmad Doli: Kita tak Mau Geer
"Untuk yang utama pasti kader yang menjadi prioritas. Namun, sekali lagi kan itu yang perlu dilihat, elektabilitas juga menjadi sangat penting. Namun, ada nilai-nilai dasar yang perlu diketahui," jelasnya.
Bersamaan dengan penjaringan kandidat cagub, nantinya PDIP DKI akan menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Sebab, jumlah kursi di DPRD yang dimiliki PDIP pada periode 2024-2029, tidak memungkinkan untuk mengusung cagub dari satu partai.
"Mau tidak mau harus bekerjasama dengan partai lain untuk mengusung paslon di Pilkada DKI Jakarta nanti," tandasnya. (Z-11)
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved