Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PENGAJAR ilmu politik pada Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai koalisi gemuk yang mungkin akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa diimbangi dengan suara kritis masyarakat sipil. Ia menilai, karakter partai politik di Indonesia tidak sepenuhnya mampu menjadi oposisi yang baik.
"Kalau pun nanti ada satu atau dua partai di luar pemerintahan maka publik justru berharap banyak sama masyarakat sipil, akademisi yang terus kritis yang kemudian pemerintah dalam hal ini presiden nanti bisa menerima juga dan tidak berlaku keras," kata Aditya saat dihubungi, Kamis (25/4).
Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting itu juga berharap, partai politik yang ada di dalam pemerintahan juga harus bisa memainkan peran memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan. Untuk mendukung itu, kritik dari masyarakat harus diperkuat untuk melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat.
Baca juga : Tidak Punya Sejarah Oposisi, 3 Partai Ini Diyakini Masuk Koalisi Prabowo-Gibran
"Meskipun sulit (bisa mengontrol), karena mereka sejak awal diminta mengawal pemerintahan. Tapi yang diharapkan itu mereka tetap bisa mendengar suara-suara kritikan masyarakat dan bisa membawa ke dalam koalisi di dalam untuk mengingatkan presiden nantinya," kata dia.
Ia memprediksi akan terjadi koalisi dominan di dalam pemerintahan nanti. Faktornya, kata dia, dilihat dari latar belakang partai politik di Indonesia yang tidak memiliki tradisi menjadi oposisi.
"Kalau bicara PDI Perjuangan misalnya. Ini kan masih panas (hubungan Jokowi-Megawati). Kalau nanti sudah adem, bisa saja masuk ke pemerintahan, di tahun selanjutnya bisa saja," kata dia. (Mal/Z-7)
Target 20 juta penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 17 Agustus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat tercapai.
MENTERI Luar Negeri Sugiono mengungkapkan sejumlah pembahasan dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia.
Presiden Prabowo akan menghadiri beberapa agenda kenegaraan di Istana Jakarta. Salah satunya pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, sore nanti.
Kejagung membuka penyelidikan soal pengoplosan beras dan penyimpangan harga jual beras. Perkara ini dibuka untuk menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto.
Zulhas mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.
KETUA Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas menyatakan dukungan penuh pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7).
PENEMPATAN wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai perlu dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan membuka secara resmi Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII yang akan digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 26 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved