Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memasang mata dalam program makan siang gratis yang digadang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pemantauan penting untuk mengidentifikasi celah korupsi dalam rencana proyek itu.
“Kita lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana ada potensi yang kita cegah korupsinya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (24/4).
Pahala menjelaskan, saat ini, KPK masih belum mengetahui detail pengadaan makan siang gratis untuk anak sekolah itu. Pencegahan dinilai penting karena calon proyek itu mencakup seluruh sekolah di Indonesia.
Baca juga : KPK Dibuat Pusing Penelusuran Aset Berbentuk Kripto
“Tidak terbayang bagaimana idealnya, di level mana, kabupaten apa provinsi, belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu,” ujar Pahala.
Meski begitu, KPK mengetahui program tersebut akan berpola pengadaan barang dan jasa. Menurut Pahala, potensi korupsi yang muncul yakni menaikkan harga dan menurunkan kualitas produk.
KPK menyarankan pemerintah selanjutnya tidak sembarangan memilih orang untuk pengadaan tersebut. Sebab, kata Pahala, bermain kotor dalam pengadaan barang dan jasa sangat mudah dilakukan.
Baca juga : Rp2,1 Miliar dari Koruptor Diserahkan KPK ke Kas Negara
“Jangan asal memilih orang baru, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar eh kualitasnya tidak benar di lapangan,” ucap Pahala.
KPK memastikan akan langsung melakukan kajian setelah metode pengadaan makan siang itu diserahkan calon pemerintah baru. Lembaga Antirasuah enggan memusingkan rencana penganggarannya.
“Kasus (pengadaan) seperti itu banyak, kita baca dulu ya metode pendistribusiannya, kalau anggaran kita tidak pusing mau diambil dari mana terserah, itu wewenang pemerintah,” pungkas Pahala. (Z-1)
Satgas III Preventif Operasi Madago Raya, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso.
Menurut dia, kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil berbeda dengan anak-anak sebagai upaya mendukung kesehatan dan mencegah stunting sejak dini.
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan melakukan pengawasan bersama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
program makan siang gratis akan lebih mudah disalurkan jika menggunakan sistem yang sudah ada yakni sistem bantuan operasional sekolah atau BOS.
Selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menyukseskan program MBG.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved