Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memasang mata dalam program makan siang gratis yang digadang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Pemantauan penting untuk mengidentifikasi celah korupsi dalam rencana proyek itu.
“Kita lihat dulu detailnya kayak apa baru kita lihat kira-kira di mana ada potensi yang kita cegah korupsinya,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu (24/4).
Pahala menjelaskan, saat ini, KPK masih belum mengetahui detail pengadaan makan siang gratis untuk anak sekolah itu. Pencegahan dinilai penting karena calon proyek itu mencakup seluruh sekolah di Indonesia.
Baca juga : KPK Dibuat Pusing Penelusuran Aset Berbentuk Kripto
“Tidak terbayang bagaimana idealnya, di level mana, kabupaten apa provinsi, belum tahu saya, yang mau dikasih siapa saja saya enggak tahu,” ujar Pahala.
Meski begitu, KPK mengetahui program tersebut akan berpola pengadaan barang dan jasa. Menurut Pahala, potensi korupsi yang muncul yakni menaikkan harga dan menurunkan kualitas produk.
KPK menyarankan pemerintah selanjutnya tidak sembarangan memilih orang untuk pengadaan tersebut. Sebab, kata Pahala, bermain kotor dalam pengadaan barang dan jasa sangat mudah dilakukan.
Baca juga : Rp2,1 Miliar dari Koruptor Diserahkan KPK ke Kas Negara
“Jangan asal memilih orang baru, orangnya benar eh kemahalan, sudah harganya benar eh kualitasnya tidak benar di lapangan,” ucap Pahala.
KPK memastikan akan langsung melakukan kajian setelah metode pengadaan makan siang itu diserahkan calon pemerintah baru. Lembaga Antirasuah enggan memusingkan rencana penganggarannya.
“Kasus (pengadaan) seperti itu banyak, kita baca dulu ya metode pendistribusiannya, kalau anggaran kita tidak pusing mau diambil dari mana terserah, itu wewenang pemerintah,” pungkas Pahala. (Z-1)
Satgas III Preventif Operasi Madago Raya, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalora, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso.
Menurut dia, kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil berbeda dengan anak-anak sebagai upaya mendukung kesehatan dan mencegah stunting sejak dini.
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Badan Gizi Nasional (BGN) berjanji akan melakukan pengawasan bersama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
program makan siang gratis akan lebih mudah disalurkan jika menggunakan sistem yang sudah ada yakni sistem bantuan operasional sekolah atau BOS.
Selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menyukseskan program MBG.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap identitas tujuh orang yang turut digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, bersama Bupati Pati Sudewo.
KPK diminta segera menjerat pihak swasta yang diduga terlibat kuat dalam pusaran kasus tersebut.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Polres Kudus, Jawa Tengah, membenarkan adanya peminjaman satu ruang pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1) dini hari.
Selama proses yang berlangsung seharian penuh, Sudewo hanya sempat terlihat keluar ruangan satu kali pada pukul 21.20 WIB menuju toilet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved