Ini Alasan Dissenting Opinion Hakim MK Arief Hidayat

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyebut tak pernah ditemukan pemerintah turut campur dan cawe-cawe dalam Pemilihan Presiden atau Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Arief menerangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ada presiden yang ikut campur dalam pilpres.

Hal itu disampaikan Arief dalam dissenting opinion atau pendapat berbeda ihwal putusan permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Baca juga : Tolak Semua Gugatan PHPU, Publik Kecewa Putusan MK

Arief menyebut pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024, terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan disebabkan secara terang- terangan Presiden dan aparaturnya bersikap tak netral bahkan mendukung Pasangan Calon Presiden tertentu.

“Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan,” ujar Arief, dalam sidang putusan sengketa pilpres di MK, Jakarta, Senin (22/4).

Arief mengemukakan seharusnya MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan-umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal legalistik-dogmatis.

Baca juga : Pasca Putusan MK, Pakar Minta Seluruh Pihak Bersatu Bangun Bangsa

“Yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara informal-nonlegalistik-ekstensif yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil,” tambahnya.

Majelis hakim MK menjatuhkan putusan menolak seluruh permohonan gugatan PHPU atau sengketa terkait Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Perkara PHPU yang diajukan Anies-Muhaimin bernomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat persidangan.

Tiga hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion terhadap putusan tersebut. Yakni, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat serta Saldi Isra. (Z-8)