Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLITISI Partai NasDem Willy Aditya mempertanyakan narasi rekonsiliasi yang dibangun sejumlah pihak. Padahal situasi politik nasional saat ini dinilai masih wajar-wajar saja.
"Tidak perlu membangun narasi berlebihan seolah situasi politik kita begitu panas dan mencekam. Maksud saya, marilah kita jalani proses dan dialektika politik yg terjadi dengan wajar-wajar saja," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Menurutnya, rekonsiliasi memang hal yang positif. Hanya saja tidak ada hal yang perlu direkonsiliasikan, karena memang situasi politik saat ini sama sekali tidak membahayakan negara.
Baca juga : NasDem : Rekonsiliasi tidak Harus Berkoalisi
"Apanya yang mau direkonsiliasikan? Apakah terjadi perpecahan? Apakah terjadi polarisasi? Saya kira ajang kontestasi yg baru kita jalani bersama kmrn berjalan wajar-wajar saja. Proses politiknya juga berjalan sebagaimana mestinya. Jadi apanya yg mesti direkonsiliasikan?," ucapnya.
Situasi yang terjadi saat ini, kata Willy, masih normal-normal saja. Bahkan perbedaan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
"Bukankah perbedaan di antara elit itu hal yg biasa saja? Bukankah perbedaan justru bagus dan kita butuhkan? Toh, komunikasi sejumlah elit politik terus terjadi dan berkembang," imbuhnya.
"Secara prinsip yang namanya rekonsiliasi merupakan hal yang baik dan positif. Namun jika itu hanya upaya membangun narasi yang tak berdasar, saya kira hal tersebut perlu diluruskan," tandasnya.(Z-8)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved