Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDIRI Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan berlangsung setelah putusan sengketa pemilihan hasil pemilihan umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia juga menyebut Prabowo bisa menjembatani pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati yang saat ini disebut tidak baik-baik saja.
"Rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi. Tetapi kalau koalisi akan melihat perkembangan-perkembangan terakhir. Ibu Megawati dan Prabowo tidak ada masalah," ujar Hendri atau akrab disapa Hensat itu ketika dihubungi, Jumat (12/4).
Baca juga : Rekonsiliasi Elite Diyakini Terjadi setelah Putusan MK
Ia menuturkan hubungan Presiden Jokowi dengan Megawati dan hubungan Megawati dengan Prabowo, dua hal berbeda. Menurutnya pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi setelah sidang MK selesai.
"Aneh kalau Pak Prabowo bertemu Ibu Megawati saat sidang berlangsung nanti yang sedang sidang bingung. Pucuk pimpinannya sudah bertemu," imbuhnya.
Rekonsiliasi kebangsaan setelah pemilihan presiden, ujar Hensat, mungkin saja terjadi. Namun, jika PDIP akhirnya mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan saat Prabowo-Gibran dilantik, menurut Hensat, hal itu tidak masalah.
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
"Ibu Megawati sebagai ketua umum pemenang pemilihan legislatif bertemu dengan ketum partai politik pemenang pilpres (Prabowo). Memang harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif tapi sebaiknya harus ada yang di luar pemerintahan," terangnya.
Hensat mengatakan pertemuan Prabowo dengan Megawati bisa terjadi. Namun, apabila ada variabel yakni Presiden Jokowi, pertemuan akan sulit diwujudkan. Tetapi, menurutnya Prabowo bisa mengambil peran mendamaikan Jokowi dan Megawati.
"Kalau ada variabel Jokowi, sulit atau Prabowo bisa mengambil peran sebagai juru damai bu Mega sebagai Pak Jokowi. Tapi apakah akan terjadi atau tidak? sulit juga. Tetapi mana kita tahu mananya politik dan untuk kebaikan mungkin ada jalan Tuhan di situ," tukasnya. (Z-6)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved