Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
DI momen perayaan Idul Fitri, hubungan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo sudah tak sama lagi. Hubungan keduanya sebagai kerabat dan rekan berpolitik benar-benar dianggap akan kandas dan berakhir.
Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat hubungan yang dianggap telah berakhir oleh Megawati, biasanya akan benar-benar berakhir dan tak akan ada pintu lagi yang terbuka bagi orang yang telah menyakiti hatinya. Ujang juga memberi contoh kasus hubungan antara Megawati dan Soesilo Bambang Yudhoyoni (SBY) yang tidak membaik hingga saat ini.
“Karena Megawati kelihatannya terluka, tersayat oleh Jokowi karena tidak mendukung PDIP, tidak mendukung Ganjar-Mahfud MD yang diusung Megawati. Sehingga dalam konteks itu, kita melihat saat ini, dinamika hubungan itu sudah meruncing dan cerai, sudah putus. Jadi agak sulit untuk disatukan kembali,” kata Ujang kepada Media Indonesia, Kamis (11/4).
Baca juga : Puan: Tolong Tanyakan ke Jokowi, Dukung Ganjar atau yang Lain?
“Kita punya pengalaman bangsa ini, hubungan Megawati dan SBY. Kita tahu meruncing pada 2004, kita tahu juga pada 2029 hubungan itu tidak pernah bagus. Tidak pernah terajut kembali, tidak pernah baik,” tambahnya.
Dia berasumsi hubungan yang sudah cerai antara Megawati dan Jokowi tidak akan pernah rujuk kembali, persis hubungan SBY dan Megawati. Terlebih Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengeluarkan pernyataan secara tersirat bahwa Jokowi sudah dianggap sebagai bukan bagian dari kerabat Megawati lagi. Maka, jelas Megawati dan Jokowi tidak akan pernah bersatu kembali.
“Saya melihat iya sudah total putus. Saya melihat sudah putus hubungan, sudah cerai. Seperti dulu hubungan SBY dan Mega yang tidak pernah bersatu, tidak pernah akrab hingga sampai saat ini, sudah lima kali pemilu. Dalam konteks saat ini hubungan Jokowi dan Megawai yang belum ketemu, belum silaturahmi, ini betul tanda hubungan itu sudah akut, sudah antiklimaks, hubungan itu sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi bahwa hubungannya memang sudah berakhir antara Megawati dan Jokowi,” pungkasnya. (Z-6)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved