Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Basarah menyebut pertemuan itu bisa bersifat formal maupun informal. Dia menyampaikan momentum silaturahmi, terutama di masa hari raya Idul Fitri, mungkin saja terjadi antara dua tokoh bangsa tersebut.
“Saya kita mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan setelah PHPU di MK selesai. Tetapi, secara pribadi, saya kira meski secara fisik belum bertemu, hati Bu Mega dan Pak Prabowo, saya kira sudah ada saling kontak batin antara mereka berdua,” ujar Basarah di depan Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
Basarah juga meminta, peristiwa pertemuan yang mungkin kelak terjadi antara Megawati dan Prabowo tidak hanya dimaknai sebagai sinyal kesepakatan untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan. Dia menyampaikan mungkin saja pilihan politik PDIP kelak akan berada di luar pemerintahan.
“Karena di dalam doktrin PDIP, kita tidak mengenal istilah opsisi politik dalam sistem pemerintah presidensial. Tetapi, Pancasila yang kita anut dalam falsafah bernegara, pada esensinya mengajarkan demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan semua dalam pemerintahan. Bisa saja kita gotong royong membangun RI baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan,” jelas Basarah.
“Intinya kita sama-sama bekerja sama. Kalau kita di luar pemerintahan, maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik presiden dari luar kekuasaan pemerintah. Tugas kita di luar pemerintah mengawasi jalannya kekuasaan politik yg dipimpi prabowo. Itu dijamin konstitusi dan UU MD3,” imbuhnya. (Z-1)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengeklaim bahwa hanya PDIP yang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (Baguna).
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved