Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyampaikan kemungkinan besar akan ada pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Basarah menyebut pertemuan itu bisa bersifat formal maupun informal. Dia menyampaikan momentum silaturahmi, terutama di masa hari raya Idul Fitri, mungkin saja terjadi antara dua tokoh bangsa tersebut.
“Saya kita mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan setelah PHPU di MK selesai. Tetapi, secara pribadi, saya kira meski secara fisik belum bertemu, hati Bu Mega dan Pak Prabowo, saya kira sudah ada saling kontak batin antara mereka berdua,” ujar Basarah di depan Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Baca juga : Isu Jokowi Ingin Rebut Kursi Ketum PDIP, Kubu Prabowo Merespons
Basarah juga meminta, peristiwa pertemuan yang mungkin kelak terjadi antara Megawati dan Prabowo tidak hanya dimaknai sebagai sinyal kesepakatan untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan. Dia menyampaikan mungkin saja pilihan politik PDIP kelak akan berada di luar pemerintahan.
“Karena di dalam doktrin PDIP, kita tidak mengenal istilah opsisi politik dalam sistem pemerintah presidensial. Tetapi, Pancasila yang kita anut dalam falsafah bernegara, pada esensinya mengajarkan demokrasi gotong royong. Demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan semua dalam pemerintahan. Bisa saja kita gotong royong membangun RI baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan,” jelas Basarah.
“Intinya kita sama-sama bekerja sama. Kalau kita di luar pemerintahan, maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik presiden dari luar kekuasaan pemerintah. Tugas kita di luar pemerintah mengawasi jalannya kekuasaan politik yg dipimpi prabowo. Itu dijamin konstitusi dan UU MD3,” imbuhnya. (Z-1)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, Senin (9/2) waktu setempat.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
DI balik dinamika politik nasional, hubungan personal antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto tetap hangat.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Api Perjuangan Megawati harus menjadi motor penggerak penyelesaian isu-isu strategis di Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved