Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tetap mendorong agar hak angket kecurangan Pemilu 2024 bisa berjalan meski tanpa dukungan dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk memuluskan pengajuan hak angket.
"Harusnya jalan terus. Karena ini bagian upaya untuk menguji kematangan demokrasi kita," kata Mardani saat dihubungi.
Mardani mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR terkait proses hak angket ini. Menurutnya, beberapa anggota Fraksi PKB sudah menandatangani surat pengajuan hak angket.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
Meskipun saat ini anggota DPR sedang reses, dia berharap hak angket bisa tetap bergulir. Secara pribadi, Mardani siap untuk menandatangani hak angket.
Menurutnya, untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 lebih baik juga dilakukan lewat jalur hak angket di DPR.
"Saya pribadi siap untuk tanda tangan hak angket," ujarnya. (Z-8)
Sejak pagi, ribuan anggota kepolisian dan TNI sudah terlihat melakukan penjagaan ketat di seputar Gedung DPRD dan Kantor Bupati Pati.
Ratusan petugas kepolisian yang sejak pagi tejah melakukan kesiagaan di seputar Alun-alun Pati tersebut, langsung bergerak untuk melerai kedua kubu.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved