Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa anggota dewan turut mengincar insentif elektoral dari program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hal itu disampaikan Ace saat menjadi saksi di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).
Ace mengatakan, praktik itu tidak hanya terjadi di Komisi VIII yang membidangi isu sosial atau Kementerian Sosial, tetapi juga komisi lainnya. Menurutnya hal itu wajar jika anggota dewan ingin setiap program dari mitra kerjanya berpengaruh terhadap elektoral mereka.
"Kalau mau jujur sebagai anggota legislatif tentu kami menginginkan dari mitra kami, miliki intensif elektoral. Maka setiap program bansos ini pun lebih condong dimanfaatkan intensif elektoralnya calon legislatif daripada seperti yang dikaitkan saat ini proses pilpres," kata Ace.
Baca juga : Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, politik gentong babi (pork barrel politics) yang dipersoalkan sejumlah pihak, termasuk pada sidang PHPU 2024 ini justru cenderung lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif.
"Kalau kemarin kita mendengar pork barrel politics justru kecenderungannya banyak terjadi di pemilu legislatif daripada mohon maaf pada pemilu presiden," kata Ace.
Kendati demikian, Ace membantah jika saat turun ke lapangan membagikan bansos, dia menyelipkan kampanye untuk mendukung paslon Prabowo-Gibran.
"Kalau ditanya saya kampanye 02, saya kira tidak. Karena tidak pada tempatnya," kata Ace. (Mal/Z-7)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Tidak ada alasan mendesak untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilai masih mumpuni.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved