Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa anggota dewan turut mengincar insentif elektoral dari program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Hal itu disampaikan Ace saat menjadi saksi di sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).
Ace mengatakan, praktik itu tidak hanya terjadi di Komisi VIII yang membidangi isu sosial atau Kementerian Sosial, tetapi juga komisi lainnya. Menurutnya hal itu wajar jika anggota dewan ingin setiap program dari mitra kerjanya berpengaruh terhadap elektoral mereka.
"Kalau mau jujur sebagai anggota legislatif tentu kami menginginkan dari mitra kami, miliki intensif elektoral. Maka setiap program bansos ini pun lebih condong dimanfaatkan intensif elektoralnya calon legislatif daripada seperti yang dikaitkan saat ini proses pilpres," kata Ace.
Baca juga : Para Menteri Terkait Perlu Dihadirkan sebagai Saksi dalam Persidangan PHPU Pilpres di MK
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, politik gentong babi (pork barrel politics) yang dipersoalkan sejumlah pihak, termasuk pada sidang PHPU 2024 ini justru cenderung lebih banyak terjadi pada pemilihan legislatif.
"Kalau kemarin kita mendengar pork barrel politics justru kecenderungannya banyak terjadi di pemilu legislatif daripada mohon maaf pada pemilu presiden," kata Ace.
Kendati demikian, Ace membantah jika saat turun ke lapangan membagikan bansos, dia menyelipkan kampanye untuk mendukung paslon Prabowo-Gibran.
"Kalau ditanya saya kampanye 02, saya kira tidak. Karena tidak pada tempatnya," kata Ace. (Mal/Z-7)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
Dia menjelaskan bahwa candaan itu muncul karena keduanya memiliki hubungan dekat sebagai sahabat sejak sama-sama aktif di satu organisasi saat menjadi aktivis.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri merupakan hal yang baik.
ORMAS pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), akan melaksanakan musyawarah besar (Mubes) pada 29-31 Agustus 2025 di Jakarta.
“Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar,"
RK pun membenarkan penggeledahan tersebut terkait dengan penyidikan perkara dugaan korupsi BJB dan berkomitmen untuk bersikap kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved