Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinannya. Jokowi dinilai mirip Presiden Soeharto.
"Apakah karakter (Jokowi dan Soeharto) sama? Nanti kita lihat," kata Hasto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Hasto berkaca dari Pemilihan Umum (Pemilu) 1971. Kala itu, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaan dengan mengerahkan unsur-unsur negara.
Baca juga : Hasto PDIP: Question Trap Gibran tak Diperlukan
"Waktu itu Badan Pengawas Pemilu (kini namanya Komisi Pemilihan Umum) ikut bermain," papar dia.
Hasto menyebut kondisi serupa terjadi dalam Pemilu 2024. Dia menilai hanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bekerja dengan profesional.
"Yang lain kita lihat bagian dari skenario abuse of power," ujar dia. (Medcom/Z-6)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved