Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Fokus
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Tim Hukum Prabowo-Gibran Minta MK Tolak Permohonan Paslon 01 dan 03
28/3/2024 20:11
TIM Hukum Prabowo-Gibran meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan paslon 01 Anies-Muhaimin dan 03 Ganjar-Mahfud dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres. Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum pihak terkait dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres, Kamis (28/3).
"Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; dalam eksepsi menerima eksepsi pihak terkait. Menyatakan MK tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujarnya, Kamis (28/3).
Yusril juga meminta agar hasil suara pemilu yang ditetapkan KPU tetap diresmikan. MK diminta menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten secara nasional dalam Pemilu 2024.
Baca juga : Permohonan Anies-Muhaimin di MK Dinilai Lebih Banyak Narasi
"Menetapkan perolehan suara hasil Pilpres 2024 yang benar sebagai berikut; Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 40.971.906, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 96.240.691, Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.440.878. Dan total suara sah 164.227.475," jelasnya.
Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran lainnya, Otto Hasibuan menyampaikan bahwa permohonan paslon 01 cacat formil. Sehingga MK diminta menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
"Satu, menerima eksepsi dari pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon cacat formil. Kedua, menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucapnya.
Dia juga menambahkan bahwa MK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Sebab, MK memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan perolehan suara bukan terkait pelanggaran yang merupakan ranah Bawaslu. (Van/Z-7)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![]()
Pemprov Sumbar Sediakan Hampir 100 Ribu Kursi untuk Siswa Baru SMA dan SMK, Perluas Pemerataan Pendidikan di Seluruh Daerah
22/6/2025 21:49Sebaran sekolah dan rombel tersebut disusun berdasarkan peta kebutuhan pendidikan dan pertumbuhan penduduk usia sekolah di masing-masing daerah.
-
![Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (kanan) mengunjungi replika mobil Formula E Gen3 Evo di Bundaran HI, Jakarta]()
Pramono Gratiskan 3.400 Siswa Nonton Balap Mobil Listrik di Ancol, Ini Harga Aslinya
19/6/2025 15:46GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tiket gratis menonton Gelaran balap Formula E 2025 di Ancol Jakarta Utara pada Sabtu, 21 Juni 2025, kepada ribuan siswa SMA dan SMK
-
![Pelajar SMK di Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapatkan inspirasi mengenai ikan hias.]()
Pelajar SMK di Jawa Timur dan Jawa Tengah Dapat Inspirasi Bisnis Ikan Hias
06/6/2025 05:37Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
-
![Kegiatan Knowing and Learning Engineering (KLE) diselenggarakan di Cikarang, Jawa Barat, belum lama ini.]()
Siswa SMA dan SMK Ikuti Lomba Purwarupa Energy Free Vehicle dan Flyover
25/5/2025 16:39Peserta kegiatan itu adalah siswa-siswi SMAN 54 Jakarta, SMKN 1 Jakarta, dan SMKS Gema Nusantara.
-
![Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq mengunjungi SMK Syamsul Ulum Sukabumi pada Jumat (23/5).]()
Wamen Fajar: Pelajar SMK Harus Kuasai Bahasa Asing
23/5/2025 19:16PENGUASAAN bahasa asing penting bagi pelajar SMK. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq.
-
![Guru menyampaikan materi pelajaran pendidikan moral kepada siswa di SMA 6 Kota Bengkulu, Bengkulu, Selasa (20/8/2024)]()
Dindik Jatim Siapkan 40 Ribu Beasiswa Bagi Siswa yang tidak Lolos Masuk SMA dan SMK Negeri
05/5/2025 15:45Langkah tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah Provinsi dengan SMA/SMK swasta di seluruh wilayah provinsi yang telah ditetapkan pada Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5) lalu.
-
![Ilustrasi]()
Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial
28/6/2025 12:14KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
-
![Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.]()
Anggota DPR Kritik Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu: Sebut Paradoks dan 'Lompat Pagar'
27/6/2025 21:25Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah
-
![Ilustrasi--Sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.]()
MK Tolak Gugatan Wajibkan Semua Rapat DPR di Gedung Senayan: Fokusnya Keterbukaan, Bukan Tempat
26/6/2025 23:59Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap Pasal 229 UU MD3 yang meminta agar semua rapat DPR wajib digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
-
![ilustrasi pemungutan suara pemilu]()
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Harus Dipisah Mulai 2029
26/6/2025 16:52MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
![]()
Ilusi Memerangi Korupsi
24/6/2025 05:05EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
-
![Menteri Hukum Supratman Andi Agtas]()
Menteri Hukum sebut Penggugat UU TNI Tidak Punya Legal Standing Karena Bukan Prajurit
23/6/2025 16:55Supratman mengatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai sebab bukan prajurit aktif dan bukan siswa sekolah kedinasan militer.
Opini
-
![]()
Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara
26/6/2025 05:05 -
![]()
Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik
26/6/2025 05:00 -
![]()
Kolom Pakar
-
![]()
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00 -
![]()
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00 -
![]()
Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![Donasi Daikin lewat Benihbaik untuk pengentasan stunting di Indonesia]()
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved