PKB Harap PDIP Pimpin Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap PDI Perjuangan memimpin rencana pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024.

“Yang kita harapkan PDIP yang bisa menjadi leading lah dari hak angket ini,” tegas Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3).

Luluk menjelaskan, alasan masih belum terlaksananya pengguliran hak angket di DPR karena secara prosedur hak angket belum diajukan. Kemudian, PKB, kata Luluk, walaupun sudah menyuarakan dan mendorong hak angket tak bisa bergerak sendiri.

Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

“Jadi official itu kan persyaratannya sesuai dengan UU MD3 harus minimal 25 orang, dan kemudian dari fraksi yang berbeda,” tegasnya.

“Kalau hanya untuk memenuhi persyaratan yang prosedural itu sama sekali tidak ada kesulitan. Tetapi untuk menjamin bahwa usulan hak angket ini akan berhasil dan didukung oleh suara mayoritas, nah ini yang kemudian mau tidak mau harus kita hitung dengan baik memastikan siapa kekuatan mayoritas yang menjadi bagian dari usulan hak angket ini,” tambahnya.

Luluk menerangkan ide dari hak angket pertama kali muncul itu dari PDIP, dari capres PDIP, maka pihaknya berharap partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menjadi leading dari hak angket.

Baca juga : Dukungan Hak Angket Meningkat, BRIN: Bukti Pentingnya Urai Kecurangan Pemilu

“Karena mereka yang menjadi pemenang Pemilu di 2019-2024. Yang namanya pemenang Pemilu itu kan PDIP. Dan PDIP juga yang punya kekuatan besar di parlemen. Jadi kalau digabung maka kita akan menjadi mayoritas,” ungkapnya.

“Kalau kemudian tiga fraksi PKB, PKS atau NasDem ditambah PDIP plus misalnya PPP ya otomatis ini pasti akan leading. Nah kita menunggu momentum itu,” tambah Luluk.

Luluk mengaku pihaknya masih terus berusaha menggulirkan hak angket dengan berbagai cara.

Luluk menegaskan pihaknya belum menyerah dan belum mundur dari rencana pengguliran hak angket tersebut.

“Karena apa? Ini yang kita butuhkan. Ada begitu banyak pertanyaan publik yang terkait dengan soal kejujuran, kemudian soal keadilan, belum lagi soal dugaan-dugaan pelanggaran UU yang dilakukan oleh pemerintah misalnya sehingga ada praktik" abuse of power penggunaan sumber daya negara,” tandasnya. (Z-6)