Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
HAKIM Konstitusi Suhartoyo menegur Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hifdzil Alim saat sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Kamis (28/3) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Hifdzil menambahkan pernyataan yang tidak ada di jawaban tertulis yang dibacakan. Salah satunya saat Hifdzil memuji kepemimpinan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Momen ini berawal ketika Hifdzil menyampaikan pembelaan untuk KPU atas tudingan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hifdzil menilai tuduhan Ganjar-Mahfud yang menyebut bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melindungi Hasyim Asy’ari tidak berdasar. Hifdzil kemudian menyebut dalil pemohon yang menyatakan Hasyim Asy'ari banyak melakukan pelanggaran tidak benar.
Baca juga : Ini Solusi Jika Pengambilan Keputusan PHPU Presiden di MK Buntu
Hifdzil mengatakan pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode sebelumnya. Hifdzil menilai meski nama Hasyim Asy'ari terus disebutkan dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan, pelaksanaan pemilu tetap berjalan dengan baik. Hifdzil lantas memuji sosok Hasyim.
"Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Pak Hasyim ini,” kata Hifdzil.
Saat mendengar pernyataan itu, Suhartoyo menegur Hifdzil. “(Disampaikan) yang tertulis yang dibacakan Pak, jangan ditambah-tambah begitu,” kata Suhartoyo.
"Siap Yang Mulia," jawab Hifdzil.
Dalam persidangan hari ini, KPU sebagai pihak termohon menjawab gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Selain KPU, ada pihak terkait yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Gibran dan Bawaslu juga menyampaikan jawaban gugatan. (Mal/Z-7)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Kabar baik! MK putuskan penyakit kronis kini bisa masuk kategori disabilitas. Simak syarat asesmen medis dan prinsip pilihan sukarela dalam Putusan MK No. 130/2025.
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Tipikor terkait dengan ketentuan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved