Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
BARU-BARU ini ini beredar sebuah video dinarasikan oknum prajurit TNI diduga menganiaya seorang pria di Papua yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial. Pihak TNI menyelidiki video tersebut.
Analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menanggapi agar masyarakat dapat menunggu hasil penyelidikan TNI. Lebih lanjut, pria yang akrab dipanggil Simon ini menjelaskan bahwa salah satu dilema dalam menghadapi non-state actor seperti KKB ini adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam sebuah insiden.
“Sebagai masyarakat kita tidak bisa melihat peristiwa di atas secara mandiri. Ada rentetan insiden yang terjadi sebelumnya. Kita harus melihatnya secara lebih utuh,” kata Simon dalam keterangannya, Selasa (26/3).
Baca juga : Pemerintah Didorong Lakukan Pendekatan Humanis Atasi Konflik Papua
TNI melaporkan bahwa pada 2023, korban yang meninggal oleh aksi KKB 61 orang, terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang. Tak hanya itu, kelompok KKB menyasar fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas yang menjadi tempat pelayanan publik. Terdapat juga sejumlah kasus pemerkosaan.
“Jika sudah terjadi seperti ini, siapa yang dimintai pertanggung jawaban?” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal itu.
Simon melihat bahwa yang terjadi di Papua adalah situasi konflik yang terkadang menggunakan senjata, antara state actor dan non-state actor.
“Dalam situasi ini seharusnya keselamatan sipil merupakan tanggungjawab semua pihak. Tidak bisa kemudian penyerangan masyarakat sipil dijadikan sebagai strategi. Itu merupakan bentuk pelanggaran,” kata Simon.
Simon berharap bahwa TNI mengedepankan sikap yang bertanggungjawab dalam mengatasi insiden di atas, sesuai prosedur dan proporsional. “Saya yakin TNI akan melakukan tindakan yang proposional jika memang terbukti ada pelanggaran di sana,” kata dia. (Z-6)
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Lampung menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki pergub tentang pedoman penguatan ikatan sosial dalam pencegahan konflik sosial.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved