Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
KPU Belum Konversi Perolehan Suara Pileg Jadi Kursi, Tunggu Usai Sengketa di MK
21/3/2024 00:15
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum dapat segera mengonversi perolehan suara Pileg 2024, baik tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, menjadi jumlah kursi di parlemen. Konversi itu baru bakal dilakukan setelah proses sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung.
Menurut aturan yang ada, pendaftaran sengketa PHPU ke MK dapat dilakukan setelah KPU menetapkan hasil pemilu. KPU sendiri menetapkan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3) pukul 22.19 WIB di Kantor KPU RI, Jakarta.
"Nanti bagi daerah-daerah, apakah itu provinsi, kabupaten/kota yang tidak ada perkara yang diregister sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, bisa kemudian segera melanjutkan tahapan berikutnya," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.
Baca juga : Usai Rekapitulasi, KPU Hadapi Sengketa Hasil Pemilu di MK
"Yaitu penetapan perolehan kursi untuk Pemilu DPRD, provinsi dan kabupaten/kota dan juga penetapan calon terpilih untuk Pemilu DPRD dan DPRD kabupaten/kota," sambungnya.
Kendati demikian, Hasyim mengatakan jika peserta Pemilu 2024 memperkarakan hasil pemilu legislatif tertentu ke MK, pihaknya belum dapat mengonversinya menjadi kursi caleg terpilih.
"Jadi harus menunggu konfirmasi positif bahwa hasil pemilu itu mendapatkan pengakuan, hasil pemilu dalam arti suara menjadi dasar untuk melakukan konversi pada tahap berikutnya menjadi perolehan kursi dan calon terpilih," tandas Hasyim. (Tri/Z-7)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda .]()
Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia
17/6/2025 19:40Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
-
![Gubernur Aceh Muzakir Manaf .]()
Sengketa Empat Pulau, Muzakir Manaf Siap Bawa Persoalan ke Meja Presiden
14/6/2025 16:59Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
-
![Ilustrasi .]()
Perlu Banyak Pertimbangan Tuntaskan Sengketa Empat Pulau
13/6/2025 19:56Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
-
![Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti .]()
Jangan Batasi Sengketa Hasil Pilkada di MK
10/5/2025 21:08Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
-
![Petugas KPU memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sebelum didistribusikan di gudang logistik KPU Kabupaten Serang]()
KPU-Bawaslu Harus Siapkan Materi Terbaik untuk Hadapi Gugatan PSU di MK
21/4/2025 19:35Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.]()
Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025
22/1/2025 15:04Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
-
![]()
Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
-
![Ilustrasi]()
DPR Desak MK Jelaskan Putusan soal Pemisahan Pemilu
04/7/2025 16:57Dengan penjelasan dari MK tersebut, menurut dia, DPR dan Pemerintah tidak akan salah dan keliru ketika merumuskan undang-undang tentang kepemiluan.
-
![Pegunungan meratus di Kalsel.]()
MK Didesak Segera Putus Uji Formil UU KSDAHE
04/7/2025 16:31MAHKAMAH Konstitusi (MK) belum kunjung memutuskan perkara uji formil UU No 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE (UU KSDAHE).
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi.]()
MK Putuskan Pemisahan Pemilu, Pakar: Harus Dihargai
03/7/2025 18:21GURU Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta menanggapi berbagai tanggapan terhadap putusan MK tentang pemisahan Pemilu.
-
![Ketua majelis hakim Saldi Isra (tengah) didampingi hakim konstitusi Arsul Sani (kanan) dan Ridwan Mansyur memimpin sidang]()
Parpol Bereaksi Keras soal Putusan MK, Pakar: Aneh dan tidak Paham Hukum
03/7/2025 15:44PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
-
![Ilustrasi]()
Sikapi Putusan MK Soal Pemilu Terpisah, Apkasi Masih Serap Masukan dari Daerah
03/7/2025 14:52Memperpanjang masa jabatan kepala daerah adalah langkah paling realistis agar transisi ke sistem pemilu terpisah berjalan tanpa gejolak.
Opini
-
![]()
Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18 -
![Ouza Muktie W, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina]()
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25 -
![Zulfah Yulyani, Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina]()
Kolom Pakar
-
![]()
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00 -
![]()
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00 -
![]()
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![Donasi Daikin lewat Benihbaik untuk pengentasan stunting di Indonesia]()
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved