KPU Belum Konversi Perolehan Suara Pileg Jadi Kursi, Tunggu Usai Sengketa di MK

Tak Pernah Setujui Penjaminan, Suami Lawan Sita Eksekusi Rumah oleh Perusahaan Asuransi

Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,

Dugaan Kriminalisasi Warga Desa Teluk Bayur Ketapang, Pakar Hukum Soroti Pelanggaran KUHAP

Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sengketa Lahan PT BISM dan Warga Berakar Konflik Internal Ahli Waris

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,

Konflik Thailand-Kamboja, 14 Tewas dan 500 Ribu Warga Mengungsi

Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.

Kemendagri Minta Daerah Percepat Penegasan Batas Desa

SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa

Indonesia Harus Bangun Sistem Hukum Adaptif Hadapi Potensi Sengketa Proyek Konstruksi Berskala Besar

Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.

Pamit dari MK, Anwar Usman Minta Maaf ke Publik

Hakim Konstitusi Anwar Usman sampaikan permohonan maaf di sidang terakhirnya sebelum purna tugas 6 April 2026. Simak rekam jejak, kontroversi, hingga calon penggantinya.

MK: Pelanggaran di UU Sektoral Bisa Dijerat UU Tipikor jika Memenuhi Unsur Korupsi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.

MK Nyatakan Gugatan Roy Suryo Cs soal Pasal Pencemaran Nama Baik tidak Jelas

MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya

Sidang MK: TNI Tegaskan Peradilan Militer Tetap Independen dan Transparan

TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.

MK Soroti Kerancuan Kewenangan Eksekutif dalam Perubahan Pidana Mati

Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.

Uji Materi UU Kelautan: Pemerintah Perjelas Fungsi Bakamla tidak Tumpang Tindih dengan Penyidik

Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia