Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima aspirasi pendemo di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Diketahui, massa yang menamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) mendatangi Gedung DPR/MPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (19/3) siang.
“Kami dengan sangat berbangga hati menerima kehadiran bapak ibu sekalian di rumah perjuangan di rumah aspirasi rakyat di gedung DPR RI,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI, Luluk Nur Hamidah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Baca juga : Dukungan Hak Angket Meningkat, BRIN: Bukti Pentingnya Urai Kecurangan Pemilu
Luluk menegakan pihaknya memahami aspirasi dari para pendemo yang menolak hasil pemilu lantaran masifnya tingkat kecurangan yang terjadi.
“Kami bisa memahami semangat dari ibu bapak sekalian yang sama-sama menolak segenap kecurangan proses proses penyelenggaraan pemilu 2024,” tegasnya.
Luluk menerangkan pihaknya sama-sama mendukung terwujudnya dan tegaknya kedaulatan rakyat dan mendesak pemilu harus dilaksanakan atas dasar kejujuran keadilan tanggungjawab dan juga etika yang tinggi.
Baca juga : Anggota DPR RI Fraksi PKB yang Dukung Hak Angket terus Bertambah
Luluk menerangkan pihaknya akan berjuang mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia dan akan melakukan serta menjalankan tugas konstitusional dengan mengusulkan hak angket di DPR.
“Kita ingin semua memastikan bahwa demokrasi harus kita tegakan bahwa masa depan demokrasi harus ditegakan bahwa kita juga ingin Indonesia tetap berlangsung dan menghargai prinsip-prinsip demokrasi yang telah dilahirkan dengan penuh air mata bahkan pengorbanan yang tidak sedikit dari seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
“Mohon doakan agar kami berhasil mengusung hak angket. Oleh karena mekanisme di DPR kita tidak bisa dengan hanya sedikit jumlah baik orang atau fraksi. Kita ingin perjuangan kita berhasil maka kita akan mengajak fraksi yang lain dari NasDem dari PDIP hingga PPP,” tandasnya. (Z-8)
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved