Penolakan Kecurangan Pemilu Bagian dari Kebebasan Berpendapat

PEMERINTAH melalui Menkopolhukam mendeteksi adanya pergerakan masa untuk menolak hasil Pemilu 2024. Hal itu juga sejalan dengan sikap para Guru Besar yang menggugat hasil pemilu.

Politisi PDI Perjuangan Chico Hakim menegaskan bahwa penolakan atau pun demonstrasi merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Dugaan kecurangan pemilu yang sudah terjadi sejak tahapan awal tentu saja menuai banyak reaksi masyarakat yang sudah sejak awal juga mengkritisi penyelenggaraan pemilu.

"Kami berharap yang terbaik, demonstrasi dan penolakan ini bagian dari kebebasan berpendapat," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (15/3).

Baca juga : PDIP Dukung Gerakan Guru Besar untuk Gugat Kecurangan Pemilu

Menurut Chico, sejak tahapan awal pemilu, dugaan kecurangan terjadi secara terang-terangan. Para guru besar, tokoh masyarakat, budayawan dan masyarakat di akar rumput pun sudah bereaksi. Aksi penolakan atau demonstrasi juga terus terjadi belakangan ini.

"Harapan kami tentu pemilu ini bukanlah hasil yang nanti akan direkayasa walaupun kami pesimis, kami tetap akan melakukan segala hal untuk memperbaiki ini melalui jalur-jalur konstitusional seperti MK dan kemungkinan hak angket," imbuhnya.

Dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus menunggu hasil rekapitulasi nasional. Partai politik harus terus mengawasi proses rekapitulasi agar tidak terjadi kecurangan.

Di sisi lain, PDIP juga menyiapkan langkah-langkah selanjutnya seperti gugatan MK maupun hak angket. Sementara aksi masyarakat sipil di jalanan merupakan hak warga negara menyampaikan pendapat dan tentu dilakukan dengan tertib.

"Kami sampai hari ini tidak terlalu fokus untuk melihat ke sana, tetapi tentunya kami masih fokus menunggu hasil dari rekapitulasi nasional KPU 20 Maret. Namun tentu kita tidak bisa menafikan bahwa memang dugaan kecurangan pemilu ini sangat berdasar dan dilihat dengan kasat mata dan juga ketidakprofesionalan penyelenggara dan pengewas pemilu," tandasnya. (Van/Z-7)