Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengatakan partainya mendukung gerakan atau aksi yang dilakukan para Guru Besar dari berbagai universitas dan mahasiswa untuk menggugat kecurangan pemilu. Chico menyampaikan aksi dan gerakan massa yang akan terjadi besok merupakan bentuk kebebasan berekspresi, karena itu aksi itu perlu didukung.
“Para Guru Besar ini kan sudah menggugat kecurangan pemilu ini sejak sebelum pencoblosan kan. Kita lihat tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, maupun masyarakat di akar rumput bergerak. Ini tercermin juga dari demonstrasi yang terjadi setiap hari di KPU maupun di gedung DPR dan daerah lainnya,” kata Chico kepada Media Indonesia, Jumat (15/3).
Meski mendukung gerakan aksi tersebut, Chico mengatakan pihaknya masih memberikan perhatian khusus pada pengawalan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret.
“Terkait potensi pergerakan massa yang menolak hasil pemilu, kami sampai hari ini tidak terlalu fokus untuk melihat ke sana, tetapi tentunya kami fokus ke dalam menunggu hasil dari rekapitulasi nasional KPU tanggal 20 Maret. Namun, tentu kami tidak bisa menafikan bahwa memang dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu ini sangat berdasar dan dapat dilihat dengan kasat mata, juta ketidakprofesionalan penyelenggara maupun pengawas pemilu,” jelas Chico.
“Kami berharap tentunya yang terbaik. Namun, demonstrasi maupun penolakan merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat. Harapan kami hasil pemilu ini bukan hasil yang nantinya akan direkayasa, bukan pula kami pesimis. Kami tetap akan melakukan segala hal untuk memperbaiki ini melalui jalur konstitusional seperti ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan kemungkinan menggunakan hak angket dari anggota dewan dari fraksi PDIP,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved