Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Perubahan terbuka untuk membuka kerja sama dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Poros tersebut kini diisi Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Secara prinsip kita siap memperbesar koalisi di tingkat DKI. Kita terbuka untuk pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim saat dihubungi, Minggu, 3 Maret 2024.
Taslim mengatakan partai politik (parpol) di Koalisi Perubahan juga sudah membangun komunikasi terkait Pilgub DKI Jakarta 2024. Namun, pembicaraan belum pada tahap kesimpulan politik serta figur yang diusung.
Baca juga : PKS Punya Kader Muda untuk Pilkada Jakarta
"Sudah mulai dibangun komunikasi diantara sesama koalisi 01, memang belum ada kesimpulan," ujar Taslim.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 yang didukung Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, juga merespons potensi dirinya kembali maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Anies mengaku sedang konsentrasi pada tahapan pemilihan presiden (pilpres).
"Kita sekarang fokus pada penuntasan penghitungan," kata Anies di Masjid Raya Nurul Huda, Jakarta Utara, Jumat, 1 Maret 2024.
(Z-9)
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved