Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mengatakan partai politik (parpol) diharapkan segera memberikan sikap menggulirkan hak angket DPR kecurangan Pemilu 2024. Parpol tidak perlu menunggu sikap PDI Perjuangan yang paling awal mewacanakan langkah politik di parlemen tersebut.
Neni menyebut, PDIP memang menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen saat ini. Kendati demikian, parpol lain bisa juga segera menggulirkan hal angket sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat.
"Parpol diharapkan mendengar suara masyarakat yang ingin agar kecurangan atau pelanggaran pemilu ini bisa diungkap. Sudah banyak pelanggaran mulai dari tahapan kampanye secara terang-terangan mulai dari penyalahgunaan wewenang presiden, pemberian bansos, hingga aparatur desa yang menguntungkan salah satu paslon," kata Neni saat dihubungi.
Baca juga : PDIP Pastikan Hak Angket untuk Usut Kecurangan Pemilu akan Segera Digulirkan
Neni menegaskan saat ini publik bertanya-tanya kelanjutan wacana hak angket tersebut. Langkah itu dinilai bisa menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang sudah dirusak pihak-pihak yang mementingkan kekuasaan.
"Parpol jangan hanya berpikir pragmatis soal hak angket ini. Ini bukan soal menang dan kalah, tapi untuk menegakkan kembali demokrasi," kata dia.
Politikus PDIP Chico Hakim mengatakan partai yang menaunginya saat ini masih menyiapkan sejumlah hal untuk segera menggulirkan hak angket. Chico mengatakan, salah satu objek hak angket yang akan digulirkan ialah memastikan apakah ada pelanggaran konstitusi atau undang-undang oleh penyelenggara, pengawas, atau lembaga peradilan pemilu.
Selain itu, kata dia, hak angket akan menyelidiki dugaan adanya keterlibatan ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, hingga kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu.
"Jadi ditunggu saja. Kami serius menyiapkan ini," kata Chico. (Z-6)
KETUA DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai vonis 3 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak adil, selama buron Harun Masiku belum tertangkap
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved