Langkah Presiden Akomodasi Program Makan Siang Gratis Disebut Berpihak dan Politis

KOORDINATOR Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman Duriat menilai langkah Presiden Joko Widodo dalam memasukan program presiden terpilih disebut sangat politis dan berpihak. 

Sejumlah menteri menyebut program makan siang gratis menjadi turut dibahas dalam rencana kerja pemerintah saat rapat paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2).

Meskipun pembahasan program makan siang gratis disebut sebagai langkah antisipasi, Jajang mengatakan publik patut curiga langkah ini dapat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga saat ini KPU belum mengumumkan hasil Pemenang pemilu belum secara sah.

Baca juga : Sikap Presiden Ikut Bahas Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Dinilai tak Elok

"Sangat aneh jika Presiden Joko Widodo justru sudah memasukan program pasangan tertentu," ujar Jajang ketika dihubungi, Senin (26/2).

Program makan siang gratis merupakan program dari Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Jika alasannya karena urgensi untuk antisipasi dan dikaitkan dengan target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, menurut Jajang seharusnya program yang dimasukan dan dibahas dalam RKP bukan hanya program pasangan 02 tapi 01 dan 03 demi keadilan dan ketidakberpihakan Pemerintah saat ini.

Baca juga : Jawaban Sri Mulyani saat Ditanya soal Program Makan Siang

"Langkah Presiden Joko Widodo sudah jelas sangat politis, dan terang-terangan mendukung pasangan 02. Lebih baik presiden Joko Widodo dan pemerintahan saat ini fokus membuat program berdasarkan Rencana jangka Panjang dan rencana jangka menengah yang sudah di susun jauh-jauh hari, bukan malah jadi sibuk mengurusi calon presiden selanjutnya, yang belum ditentukan pemenangnya," papar Jajang.

Program pemerintah baru, sambungnya, bisa dilakukan dengan APBN perubahan. Pemerintah selanjutnya, ujar dia, dapat melakukan penyesuaian dari APBN.

Terkait program makan siang gratis, Jajang mengatakan CBA Juga mencatat di pemerintahan Joko Widodo melalui kementerian sosial sebenarnya sudah ada dan pernah dilaksanakan, tapi untuk lansia.

Berdasarkan catatan itu, program tersebut banyak sekali potensi kebocoran anggaran. Kalaupun pemerintah sekarang ingin memasukan bahasan program makan gratis sebagai referensi dan antisipasi, sebaiknya dibuat rancangan dan konsep yang lebih matang; terkait pendataan, pelaksanaan dan pengawasan.

"Jika dalam pelaksanaannya masih sama seperti program sebelumnya maka ini akan menjadi celah bagi praktik korupsi baru," tukasnya. (Z-5)