Tolak Hak Angket DPR, PAN : Dugaan Kecurangan jangan Cuma Narasi

FRAKSI PAN DPR RI menolak penggunaan hak angket dalam menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Fraksi PAN menilai persengkataan hasil pemilu sudah ada jalur khusus yang ditentukan oleh undang-undang pemilu.

"Semua persengkataan pemilu harus diselesaikan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (25/2).

Menurutnya, selama ini, sengketa hasil pemilu selalu diselesaikan lewat Mahkamah Konstitusi (MK). Setiap kontestan pemilu, baik pilpres maupun pileg, berhak mengajukan gugatan. 

Baca juga : Sinyal Dukungan Anies dan Surya Paloh terhadap Hak Angket Dinilai Segarkan Publik

"Yang perlu disiapkan adalah bukti-bukti dugaan kecurangan. Jika bukti-buktinya kuat, MK dipastikan akan memenangkan para penggugat," ujarnya

Saleh menjelaskan, pihak-pihak yang ingin menggulirkan hak angket perlu menunjukan bukti-bukti yang akurat dan tidak hanya sekedar asumsi atau opini. 

"Jangan menuduh curang, tetapi buktinya hanya narasi. Sebab, di dalam pengadilan yang diperlukan adalah bukti. Nah, dalam hal ini pihak penggugat yang memiliki tanggung jawab menyediakan alat bukti tersebut," ujarnya.

Baca juga : 3 Partai Koalisi Perubahan Akan Kalkulasi Ulang Jika PDIP Tidak Ajukan Hak Angket

Menurutnya, penggunaan hak angket dinilai tidak tepat. Selain tidak diatur dalam UU pemilu, hak angket diperkirakan akan menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Belum lagi, kata dia, upaya penyelidikan yang dilakukan akan melibatkan banyak lembaga. Sementara di dalam PKPU, ada tahapan pemilu yang sudah disepakati.

"Kalau mau dikaji lebih dalam, hak angket itu sasarannya siapa? Pemerintah secara keseluruhan atau hanya penyelenggara pemilu. Kalau pemerintah, ya agak aneh. Sebab, di dalam kabinet hampir semua partai pengusung capres memiliki anggota kabinet, kecuali PKS. Apakah etis jika partai yang ada di kabinet mengajukan hak angket kepada pemerintah? Bukankah itu sama dengan melalukan penyelidikan atas diri masing-masing?" ujarnya.

"Mohon dipertimbangkan lagi. Sebab, ini akan jadi preseden tidak baik ke depan. Yang namanya hak angket akan menimbulkan dampak luas. Tidak hanya di masa pemilu, bahkan implikasinya bisa ke hal lain di luar pemilu," lanjut dia. (Z-3)