Sinyal Dukungan Anies dan Surya Paloh terhadap Hak Angket Dinilai Segarkan Publik

SIKAP Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mendukung hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai menyegarkan publik. 

"Kalau sudah sinyalnya Anies dengan Surya Paloh dan pesannya kuat akan maju terus hak angket, ini akan menyegarkan publik," kata kritikus politik Faizal Assegaf dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (25/2).

Faizal mengatakan pernyataan dari Surya Paloh dan Anies itu sekaligus memberikan ketegasan kepada PDIP sebagai penggagas hak angket. Bahwa barisan pendukung capres nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di gerbong hak angket.

Baca juga : Hak Angket Segera Bergulir

"Makin menegaskan kepada PDIP dan 03, sebagai relasi yang kuat, (lalu) di kubu 03 untuk segera mengambil inisiatif, jangan ragu-ragu," jelas Faizal.

Dia berharap pada berakhirnya masa reses DPR awal Maret 2024, jadi puncak momentum deklarasi poros pendukung hak angket. Hak ini akan jadi pesan perlawanan politik sesuai konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi)

"Deklarasi yang betul-betul dapat dilihat oleh rakyat, satu deklarasi perlawanan rakyat melalui jalur konstitusi untuk melawan dinasti politik Jokowi, rakyat dan seluruh jutaan rakyat menunggu momentum paling bersejarah paling penuh fenomenal tersebut," ucap Faizal.

Baca juga : Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Poros pendukung AMIN ini masih menunggu tindak lanjut dari PDIP.

Sementara itu, Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional. Seluruh pihak harus menghormati upaya hukum tersebut.

"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024. (Z-3)