Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

3 Partai Koalisi Perubahan Akan Kalkulasi Ulang Jika PDIP Tidak Ajukan Hak Angket

Fachri Audhia Hafiez
25/2/2024 11:40
3 Partai Koalisi Perubahan Akan Kalkulasi Ulang Jika PDIP Tidak Ajukan Hak Angket
Tiga parpol dalam Koalisi Perubahan akan melakukan perhitungan ulang strategi jika PDIP tidak segera menggulirkan hak angket di DPR. (MI/Usman Iskandar)

TIGA partai politik (parpol) dalam Koalisi Perubahan bakal mengkalkulasi ulang bila PDI Perjuangan (PDIP) tak kunjung menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya kira nanti kita akan berhitung dulu bagaimana langkah-langkah selanjutnya ini memang adalah sebuah mekanisme politik," juru bicara (jubir) Timnas AMIN Muhammad Iqbal dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dinasti Politik Jokowi Kena Slepet Hak Angket?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (25/2).

Iqbal tak ingin berandai-andai mengenai dinamika politik ke depan, termasuk soal garansi mengkonsolidasikan legislator parpol Koalisi Perubahan terkait hal angket. 

Baca juga : Koalisi Perubahan Solid Dukung Angket

Terpenting, kata dia, saat ini poros pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) menunggu tindak lanjut PDIP.

"Saya kira dalam politik tidak ada sebuah garansi karena setiap parpol menggunakan bergerak. Kami menunggu arahan selanjutnya, PDIP kami tunggu bagaimana langkah-langkahnya," ucap Iqbal.

Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya, PDIP, mengajukan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. 

Baca juga : PDIP Formulasikan Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu

Hak angket menjadi salah satu upaya untuk minta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam Koalisi Perubahan juga sepakat untuk mengajukan hak angket. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan pengguliran hak angket bagian dari hak konstitusional.

"Saya pikir wajib bukan sekadar mengiyakan tapi menghormati hak-hak konstitusional itu," kata Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2024. (Z-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya