Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PESTA demokrasi serentak yang digelar Republik Indonesia pada Rabu 14 Februari 2024 berjalan berkat kerja keras anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Adapun rincian pemilihan umum (Pemilu) serentak, yakni Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilu Legislatif (Pileg) untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD RI.
Anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan, ada sejumlah anggota KPPS yang mencurahkan seluruh kemampuannya, kelelahan, dan meninggal juga masih menjadi duka bagi Pemilu 2024.
Baca juga : Jaga Suara Rakyat, Penyelenggara Pemilu di TPS Rela ‘Berperang’ Lawan Rasa Kantuk
Namun sayang, upaya maksimal tersebut justru berbuah pandangan negatif. Masih banyak pihak merasa bahwa sumber kecurangan di TPS salah satunya terjadi oleh oknum anggota KPPS.
Mereka pun mencurahkan pendapat di media sosial, X (dahulu Twitter hingga TikTok). Hal tersebut dianggap efektif lantaran mampu menyajikan tontonan dalam bentuk video singkat, siaran langsung atau Live dan digemari banyak pihak.
Bahkan, videonya tembus menjadi FYP (for your page) lantaran muncul di halaman TikTok.
Baca juga : Petugas KPPS yang Dirawat Terus Bertambah di Surabaya, Sudah Ada yang Meninggal Dunia
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memberi tanggapan terkait viralnya ungkapan kekesalan anggota KPPS. Dia menegaskan bahwa anggota KPPS sudah penuh perjuangan.
Apalagi, di masing-masing TPS terdapat petugas pengawas, Bawaslu, saksi peserta pemilu, dan petugas keamanan dari TNI, Polri hingga RW dan RT. Jumlah yang sangat besar untuk melaksanakan pemungutan suara dengan jujur dan adil.
Selain itu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pun dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Baca juga : 5 Petugas KPPS Tangsel Pingsan Karena Kelelahan
Sebab seluruh masyarakat bisa menyaksikan prosesnya mulai awal hingga akhir. Untuk menjamin rasa aman, TPS dijaga petugas ketertiban TPS dari berbagai unsur. Tidak hanya itu, pengawas TPS yang berada di masing-masing TPS memastikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan. Saksi peserta pemilu pun turut hadir dan mengawasi jalannya kegiatan di TPS.
"Mari kita menjaga demokrasi pasca pemilu, mengawal suara dan jangan menggoreng-goreng isu. Sebab secara umum, kinerja anggota KPPS sudah bagus karena sesuai aturan. Harus diakui juga dalam pekerjaan apapun ada tingkatan penilaiannya, ada yang kerja bagus, biasa dan kurang bagus. Itu hal yang umum kita temukan di mana pun," katanya.
"Kalau kemudian memang terbukti ditemukan ada kesalahan input, misalnya dari 1000-an anggota KPPS yang tersebar di 820 ribuan TPS, mungkin tidak lepas dari human error dan belum tentu juga kecurangan. Kalau ditemukan kesalahan input maka silahkan dicek kembali, evaluasi, terapkan sanksi dan diperbaiki. Kalau masih tidak puas, silahkan laporkan, buktikan di Bawaslu bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK)," tambahnya.
Petugas KPPS bekerja sejak mengantarkan undangan kepada para pemilih, yang kemudian juga nama-nama yang masuk dalam DPT, dan mengimbau hadir ke TPS. Kemudian saat waktu pemilihan, mulai dari pagi hingga dini hari untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Meskipun jumlah pemilih di TPS diatur maksimal untuk 300 pemilih, tetapi penyelenggaraan 5 (lima) jenis pemilihan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan rumit untuk menyelesaikannya.
Fisik yang terkuras dan konsentrasi yang melemah pasti akan terjadi demi aturan undang-undang yang mengharuskan proses pemungutan dan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama. Oleh karena itu, petugas KPPS komitmen dalam menyelesaikannya. (Z-8)
Sebanyak enam petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia saat bertugas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
KPU resmi membuka pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan bekerja saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
HONOR KPPS Pilkada Serentak 2024 akan lebih rendah dibanding petugas KPPS yang bertugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Februari lalu.
Untuk satu tempat pemungutan suara (TPS) nantinya akan diisi oleh 7 anggota KPPS dan perekrutan ini menjadi kewenangan panitia pemungutan suara (PPS).
KPU Tangsel mulai membuka tahapan rekrutmen KPPS Pilkada 2024
SEJAK dibuka pada 11 Desember 2023, peminat lowongan calon anggota KPPS untuk Pemilu 2024 di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, minim pendaftarnya.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Kemensos telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan berbagai persoalan dan tantangan Pilkada 2024 yang masih mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved